JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dedengkot Liberal, Ulil Abshar Abdalla, memprotes pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang menyebut Syiah bukan Islam. JK menyatakan itu saat meminta pengosongan kolom agama di KTP bagi pemeluk keyakinan yang tak diakui resmi oleh negara.
Dalam hal ini Ulil menyesalkan JK yang mengimbau orang Syiah untuk mengosongkan kolom agama di KTP, karena agama yang diakui resmi di Indonesia hanya 6, dan Syiah tidak termasuk. Artinya, JK menilai Syiah bukan bagian dari Islam.
Dalam sebuah wawancara, JK menyatakan kolom agama di KTP diisi agama-agama yang diakui negara. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hucu. “Kalau tidak yang dianut bukan dari enam agama itu, katakan syiah misalkan, kosongkan saja,” imbuh JK.
Ulil Abshar dalam cuitannya menyayangkan pernyataan JK ini. “Semoga ini karena ketidaktahuan dia. Amat disayangkan Wapres bicara begini,” imbuh Ulil, Ahad (9/11) dalam tweetnya yang dikutip Republika Online.
Pernyataan JK didasari statemen Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengatakan warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
“Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu Menteri Agama untuk membahas ini. Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum,” kata Tjahjo.
Dengan demikian, artinya WNI pemeluk keyakinan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan dan Malim, namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi boleh mengosongkan kolom agama mereka.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah. (ROL)
salam-online