SURABAYA (SALAM-ONLINE): Dalam menyikapi banyaknya Prostitusi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) membuat program yang ditujukan kepada pemerintah. Melalui lembaga IDEAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) program tersebut sudah dijalankan oleh MUI dalam pemberantasan prostitusi.
“Alhamdulillah sudah 47 titik prostitusi di Jawa Timur ditutup. Jawa Timur melarang adanya maksiat dengan mengirim da’i berceramah di tempat-tempat prostitusi,“ Ungkap Ketua MUI Jawa Timur KH Abdussomad saat mengisi sambutan pada Munas ke-IX MUI, di Hotel Garden Palace, Surabaya, Senin (24/8).
Ia menegaskan, akidah dan syariah harus benar-benar ditegakkan dalam pemerintahan Indonesia dalam rangka menegakkan negara yang berdaulat dan menjadikan hukum sebagai rujukan dalam mengambil keputusan.
“Kita dekat kepada pemerintah itu untuk mengarahkan pemerintah bukan untuk menjilat kepada pemerintah. Kalau bicara akidah syariah harus jelas, jangan sampai dalam rangka pembangunan membolehkan adanya pelacuran, miras. Indonesia menjadi begini karena hukum tidak ditegakkan, umat Islam mayoritas namun tidak didengar pendapatnya,“ sesal Abdussomad.
Deklarasi MUI pada 2010 terkait penutupan prostitusi di Jawa Timur menuai hasil maksimal dengan melakukan kerja sama dengan bupati dan kepolisian, bersama ormas Islam setempat.
“Program tersebut berawal pada 2009, namun realisasinya tahun 2010. Melalui Gubernur, MUI membuat surat edaran agar prostitusi ditutup melalui proses persuasif,“ ujarnya.
Menurutnya, MUI Jatim telah melakukan kontribusi bersama pemerintah daerah dan tingkat bupati dalam menuntaskan prostitusi.
“Kami bersama ulama memberikan masukan kepada mereka mantan pelaku prostitusi. Kebanyakan dari mereka sudah berubah, ada yang bekerja melatih keterampilan dengan membuat batik, mempelajari agama, itu merupakan konsep MUI yang disetujui pemerintah,“ tegasnya. (EZ/salam-online)