JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M. Rico Sinaga menagih janji politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berpasangan dengan Joko Widodo.
Rico mengingatkan kembali bahwa pada 15 September 2012 bertempat di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan disaksikan para aktivis pembela kaum miskin, LSM dan Ormas, Joko Widodo yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menandatangani surat “Kontrak Politik” dengan judul “Jakarta Baru”. Dalam sub-judul kontrak politik itu disebutkan bahwa pemerintahan “Jakarta Baru” ini adalah Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi warga.
Isi kontrak politik yang ditandatangani Jokowi itu antara lain pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, meliputi kampung ilegal yang sudah ditempati selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Selain itu, pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata.
“Banyaknya pengusuran yang dilakukan Ahok penerus Jokowi sebagai Gubernur harusnya Jokowi mengingatkan Ahok agar melaksanakan janji-janji mereka pada Pilgub Jakarta tahun 2012,” kata Rico dalam keterangannya, Senin (30/5).
Walaupun Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi Gubernur, kata Rico, tetap saja Ahok adalah pasangan Jokowi ketika Pilgub. Karena itu, Ahok harus meneruskan kontrak terhadap rakyat Jakarta, sebab kontrak ini mengikat keduanya.
Menurut Rico, saat ini berkembang opini bahwa KPK tidak serius menangani kasus-kasus yang melekat pada Ahok karena dilindungi Jokowi. Ini membuat masyarakat pesimis kasus-kasus tersebut akan berjalan dengan objektif dan adil.
“Oleh sebab itu sebaiknya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai (PDIP) bersikap untuk memperingatkan Jokowi sebagai ‘petugas partai’ agar tidak melindungi Ahok dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” demikian Rico.
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo harus bertanggungjawab atas nasib warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang digusur dari tempat tinggalnya oleh Gubernur DKI Jakarta.
Edhie mengingatkan janji Jokowi semasa kampanye Pilgub Jakarta 2012 silam, untuk terus membela kepentingan rakyat. Tapi janji itu nyatanya menguap seiring menanjak jabatan Jokowi menjadi presiden. Posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta lantas digantikan oleh wakilnya, Ahok.
“Saya juga agak kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Kenapa tidak menegur (Ahok) soal penggusuran,” ujarnya.
Sumber: rmol.co