SALAM-ONLINE: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Ferry, meminta Presiden Jokowi untuk menegakkan hukum terhadap terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Jika serius menegakkan hukum atau tidak ingin disebut menegakkan hukum berdasarkan selera penguasa, maka sebaiknya Presiden segera mencopot Jaksa Agung,” kata Ferry dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (22/4).
Tuntutan pencopotan Jaksa Agung, kata Fery, merupakan kaitan dari ketidakmampuan pembantu presiden tersebut memberikan pembinaan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Fery menganggap, JPU dalam kasus Ahok tidak melihat secara objektif kasus penodaan Agama itu.
“Kalau tidak ada invervensi, maka sebaiknya presiden copot pimpinan jaksa itu, ya jaksa agung harus dicopot,” pintanya.
Dalam hal ini, Fery menilai, pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menegakkan supremasi hukum. Hal tersebut karena hukum berjalan sesuai kehendak penguasa.
Hal tersebut, menurut Ferry, terbukti dengan tuntutan jaksa. “Ini bukti indikasi bahwa proses hukum Ahok ini terlalu diintervensi oleh penguasa, ya siapa lagi?” ujarnya.
Sikap jaksa, kata Fery, sangat disesalkan, yang hanya menuntut Ahok dengan 1 tahun penjara dan percobaan 2 tahun. Padahal, menurut Fery, dalam surat edaran MA Nomor 4/1964, jelas instruksi untuk menghukum berat mereka yang menghina agama tertentu.
Jaksa mencontohkan, para terdakwa kasus penodaan agama yang dituntut maksimal, seperti Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Eden dan Ahmad Musadek, yang rata-rata dituntut maksimal. “Tetapi kok tuntutan maksimal itu tidak berlaku bagi Ahok,” sesalnya.
Itu artinya, kata Fery, penegakan hukum tidak berjalan baik. Bahkan cenderung dirusak oleh mereka yang sedang berkuasa.
Fery juga mengharapkan hakim dapat melihat secara objektif kasus penodaaan agama tersebut, sehingga memberikan vonis maksimal.
“Harapan kita sekarang pada hakim, semoga tidak masuk angin seperti jaksa. Jangan sampai rakyat mencari keadilan sendiri di luar sana,” tegas Ferry. (s)