JAKARTA (SALAM-ONLINE): Unjuk rasa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di depan istana, Rabu (24/5), berujung kekerasan dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa, termasuk Ketua Umumnya, Kartika Nur Rakhman
Seperti diberitakan, unjuk rasa KAMMI menuntut ditegakkannya keadilan terhadap beberapa kasus korupsi seperti BLBI, Bailout Bank Century dan juga pengadaan KTP elektronik.
Karena itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan memprotes keras terhadap Tindakan Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian itu.
Sebagai bagian dari Aliansi, Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P Tamsir menyayangkan tindakan represif tersebut.
“Hal ini tentu menambah panjang daftar represivitas aparat dalam menghadapi penyampaian aspirasi mahasiswa di tempat publik,” ujar Mulyadi saat konferensi pers Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan di Resto Handayani, Matraman, Jakarta, Jum’at (26/5).
Ironisnya, aparat Kepolisian, sebut Mulyadi, dengan sengaja berlaku Diskriminatif. Padahal aksi kelompok lain pada saat bersamaan dibiarkan dan berjalan lancar di depan BalaiKota meskipun telah melewati pukul 18.00 WIB.
“Hal ini tidak dapat dibiarkan, perlakuan diskriminasi terus dilakukan oleh aparat dengan tidak pandang bulu,” sesalnya.
Mulyadi menilai aparat kepolisian yang diharapkan mereformasi dirinya, justru menunjukkan wajah anti-demokrasi karena melakukan tindakan sangat represif kepada mahasiswa dan diskriminatif dalam menegakkan aturan hukum soal batasan waktu unjuk rasa.
“Ini adalah bukti bahwa Kepolisian gagal mereformasi dirinya dan kini menjelma menjadi tirani baru yang meruntuhkan marwah dan supremasi hukum Indonesia,” tegas Mulyadi.
Selain Mulyadi (PB HMI), konferensi pers Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan ini dihadiri oleh sejumlah aktivis mahasiswa seperti Taufan Putrev Korompot (Ketua Umum DPP IMM), Karman BM (Ketua Umum GPII), Nizar Ahmad Saputra (Ketua Umum HIMA PERSIS), Kana Kurniawan (Ketua Umum HIMA PUI) dan Aminullah Siagian (Ketua Umum HIMMAH AL-WASLIYAH). (EZ/Salam-Online)