Menlu Saudi: Daftar Tuntutan terhadap Qatar tidak Dapat Dinegosiasikan

Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir

SALAM-ONLINE: Menteri Luar Negeri Saudi Arabia Adel al-Jubeir mengatakan daftar tuntutan terhadap Qatar tidak dapat dinegosiasikan. Untuk mengakhiri krisis regional, kata al-Jubeir, tak akan ada negosiasi terkait daftar tuntutan dari Saudi dan tiga negara lainnya terhadap Qatar.

Jubeir yang saat berkunjung ke Amerika Serikat ditanya oleh wartawan pada Selasa (27/6) apakah tuntutan tersebut tidak dapat dinegosiasikan, dia menjawab, “Ya”.

“Ya, kami membuat keputusan, tidak akan dinegosiasikan. Kami telah mengambil langkah dan sekarang kami serahkan kepada Qatar untuk mengubah perilaku mereka. Jika mereka menyepakatinya, semua akan berjalan lancar. Jika tidak, mereka akan tetap terisolasi,” kata Jubeir di Washington DC, sebagaimana dilansir Aljazeera, Rabu (28/6).

Seperti diketahui, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara itu menjatuhkan sanksi terhadap Qatar sejak 5 Juni lalu. Qatar dituding mendukung terorisme.

Sementara itu, keempat negara Arab tersebut belum memberikan bukti apapun terkait tuduhan mereka. Sementara Qatar berulang kali menolak tuduhan tersebut.

Setelah lebih dari dua pekan, blok yang dipimpin Arab Saudi mengeluarkan 13 daftar tuntutan terhadap Qatar pada Kamis, 8 Juni 2017 lalu.  Jika Qatar menyetujui daftar permintaan tersebut, maka sanksi yang dijatuhkan pun akan dicabut. Keempat negara itu memberikan tenggat waktu hingga 10 hari kepada Qatar.

Tuntutan tersebut di antaranya, Qatar harus menutup jaringan media Aljazeera, menutup sebuah pangkalan militer Turki yang berbasis di Doha, mengurangi hubungan dengan Iran dan berhenti menberikan dukungan kepada “kelompok teror”.

Baca Juga

“Kelompok teror” yang dimaksud seperti disebut dalam 13 daftar tuntutan itu adalah organisasi-organisasi “teroris”, ideologis dan “sektarian”, termasuk Ikhwanul Muslimin, Hamas Palestina, ISIS, Al-Qaidah, “Hizbullah” dan Jabhat Fateh al Sham (JFS)—yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaidah di Suriah.

Sementara sejumlah person juga dimasukkan dalam daftar “teroris” seperti Syaikh DR Yusuf Al-Qaradhawi, ulama asal Mesir yang saat ini menjadi Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional yang menetap di Qatar. Qatar pun menolak tuntutan tersebut.

“Daftar tuntutan tersebut mengonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh Qatar sejak awal. Blokade ilegal tak ada kaitannya dengan pemberantasan terorisme. Hal itu justru dilakukan untuk membatasi kedaulatan Qatar dan mengalihkan kebijakan luar negeri kita,” kata Sheikh Saif bin Ahmed Al Thani, direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar.

Qatar pun tengah melihat kembali tuntutan tersebut dan sedang menyiapkan tanggapan resmi.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam tuntutan tersebut sebagai “melawan hukum internasional”, sementara Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel, menyebut Arab Saudi dan sekutunya itu  “sangat provokatif”.  (EZ/Salam-Online)

Sumber: Aljazeera

Baca Juga