JAKARTA (SALAM-ONLINE): Kasus dugaan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 yang menyeret dua petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan seorang pengusaha jadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).
Ketua DPP IMM Bidang Seni Budaya dan Olahraga Fitrah Bukhari mengatakan, KPK juga harus turut mengawasi terkait persiapan Asian Games 2018 ini.
“Kita menyesalkan, sosialisasi saja sudah dijadikan bancakan, maka tidak menutup kemungkinan proyek lainnya juga jadi bancakan pihak-pihak tertentu. Hemat kami, KPK harus turut mengawasi proyek Asian Games lainnya,” ujar Fitrah dalam siaran pers DPP IMM yang diterima redaksi, Sabtu (17/6) malam.
Ia mengingatkan bahwa kasus korupsi proyek infrastrukur ini dapat mengganggu jalannya Asian Games 2018 nanti. “Kita tidak ingin Indonesia tercoreng namanya di mata Internasional,” tandasnya.
Seperti diketahui, sosialisasi Asian Games 2018 dilakukan di 6 kota, yakni Palembang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan dan Banten. Akibat kasus ini, negara terhitung menanggung kerugian mencapai Rp 8 Miliar.
Selain itu, Komitmen Indonesia untuk memperhatikan warga negara disabel juga disoroti tajam oleh DPP IMM.
Pasalnya, sebulan paska perhelatan Asian Games 2018, Indonesia akan menyelenggarakan even Asian Para Games. Namun, pembangunan infrastruktur olahraga yang sedang dibangun tidak ramah disabilitas.
Menurut Fitrah, dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah di akses.
“Seharusnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Asian Games juga dipikirkan agar tercipta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jika itu dilakukan, Indonesia tidak keteteran mempersiapkan infrastruktur baru bagi Asian Para Games yang akan diselenggarakan sebulan paska Asian Games 2018,” terangnya.
Mahasiswa Program Doktor Hukum UII Yogyakarta ini juga menilai bahwa political will Kemenpora untuk penyandang disabilitas sangat lemah.
“Jangan sampai kasus ini malah mencoreng nama baik Indonesia. Kita minta Presiden untuk mengevalusi kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga,” tegasnya. (S/Salam-Online)