Fadli Zon: Ekonomi Kita tidak Tumbuh Sesuai Janji Jokowi 7 Persen


Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: MNM/Salam-Online)

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memiliki banyak rapor merah. Dimulai dari bidang ekonomi, lalu politik hingga hukum.

Tingkat utang negara yang tinggi, sampai pekerjaan yang sulit didapatkan oleh rakyat, menurut Fadli adalah salah satu contoh kegagalan Pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi.

“Itu adalah hal-hal yang langsung dirasakan oleh masyarakat di lapis bawah kita. Ekonomi kita tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan tujuh persen, hanya di angka lima persen, 5,1% paling tinggi. Jadi ini ekonomi kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” ungkap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Belum lagi, kata dia, dalam bidang politik, pemerintahan Jokowi dianggap gagal. Hal itu, ujarnya, bisa dilihat dari semakin menurunnya angka Indeks Demokrasi, yang pada 2015-2016 di angka 72, saat ini turun pada angka 70.

Menurunnya Indeks Demokrasi bukan tanpa sebab. Fadli mengatakan, itu lantaran semakin banyaknya represi kepada kelompok-kelompok kritis, aktivis dan ulama. Belum lagi, ujarnya, soal Perppu Ormas dan sebagainya.

“Jadi demokrasi pun mengalami kemunduran. Ini yang kita lihat dari 3 tahun pemerintahan Jokowi,” terangnya.

Dalam aspek hukum, kemunduran dan kegagalan pemerintahan Jokowi, ungkapnya, bisa dilihat dari penegakan hukum yang tidak adil. Hukum di era Jokowi, menurut Fadli, justru menjadi alat kekuasaan, bukan untuk keadilan.

“Dalam sisi hukum kita juga melihat banyak sekali kemunduran. Hukum dijadikan alat politik, alat kekuasaan. Banyak sekali masyarakat yang kritis dikriminalisasi, dituduh makar, dipenjarakan, difitnah, kemudian juga keadilan hukum jauh dari rasa keadilan,” sesalnya.

“Yang kritis terhadap pemerintah itu langsung ditangkap. Seperti yang terjadi pada Saudara Jonru itu. Kan menurut saya salah satu contoh ketidakadilan yang sangat mencolok. Ini merugikan pemerintahan Jokowi sendiri karena dianggap pemerintahan yang represif, otoriter,” papar politisi Partai Gerindra ini. (MNM/Salam-Online)