Gubernur Anies: Pengelolaan Pulau dan Teluk tak Boleh untuk Kepentingan Individu & Golongan
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidato politik pertamanya di tengah-tengah warga yang menghadiri Selamatan Jakarta di Balai Kota, DKI Jakarta, Senin (16/10) malam menegaskan pengelolaan teluk bukan untuk kepentingan satu golongan atau korporasi tertentu.
“Pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk dan pengelolaan pulau, tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan-kepentingan individu,” tegas Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/10) malam.
Warga masyarakat yang mendengarkan pidato itu langsung menyambutnya dengan antusias. Pekik takbir menggema. Bahkan ada yang berteriak, “Tolak reklamasi!”
Anies mengingatkan, Presiden pertama RI Soekarno pernah berpesan bahwa negara ini dibangun bukan untuk segelintir orang.
“Kita hendak membangun satu negara untuk semua, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi untuk semua,” ungkap Anies dalam pidatonya di hadapan ribuan warga yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi nasional.
Ia melanjutkan, pengelolaan tanah, air, teluk, maupun pulau di Jakarta harus didasarkan pada kepentingan masyarakat.
“Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua,” tandasnya.
Anies berjanji, dia sebagai gubernur dan wakilnya, Sandiaga Uno, akan menjadi pemimpin bagi semua warganya. Untuk itu, dia menegaskan akan mengutamakan keadilan bagi semua orang. Dia juga menyatakan tekadnya membela masyarakat yang lemah.
Sebelum menghadiri Selamatan Warga Jakarta di Balai Kota, Anies dan Sandi resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Acara pelantikan itu dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah pimpinan parpol dan para tokoh masyarakat. (S)