JAKARTA (SALAM-ONLINE): Konferensi Pers yang digelar Komnas HAM untuk menindaklanjuti kasus Tolikara pada Senin (10/8) kemarin mengungkap tentang 4 (empat) dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terhadap Umat Islam.
“Komnas HAM secara resmi sudah mengeluarkan sikap yang disetujui oleh paripurna terhadap kasus Tolikara yang di dalamnya terdapat 4 poin,“ ujar Dr. Maneger Nasution saat konferensi Pers di kantor Komnas HAM, di Jakarta, Senin (10/8).
Namun secara terpisah, di luar konferensi pers, pendapat berseberangan dikeluarkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM yang satu ini, Natalius Pigai, terkait kasus Tolikara. Ia menyangkal terjadi pembakaran secara langsung terhadap masjid di hari Idul Fitri pada 17 Juli lalu itu. Menurutnya, kebakaran yang terjadi adalah rembetan dari toko yang dibakar massa.
“Terjadi pembakaran toko, dipastikan mushalla dijaga aparat. Lalu merembet terbakar pula mushalla. Tidak langsung sengaja membakar mushalla,” ungkapnya saat ditanya beberapa awak media, termasuk salam-online, Senin (10/8).
Setelah ditemukan bukti surat edaran dari GIDI yang disinyalir menjadi sebab kerusuhan, Pigai menyebutkan bahwa tidak ada kebencian yang massif terhadap umat Islam.
“Tidak ada kebencian yang massif terhadap umat Islam,” katanya mengelak.
Pigai juga mengecam beberapa Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk umat Islam setelah terjadinya peristiwa Tolikara. Di antara TPF yang dikecam Pigai adalah TPF Kementerian Agama (Kemenag) dan Komite Umat (Komat) untuk Tolikara.
Pigai menyebut TPF Kemenag salah kaprah. Menurutnya, TPF dari Kemenag yang diutus tidak memiliki kapasitas. Pigai menilai TPF Kemenag itu subyektif dalam memandang kasus Tolikara. Tak hanya TPF Kemenag, bahkan ia menyebut beberapa TPF yang dibentuk itu adalah “Islam garis keras”.
“TPF itu garis keras semua. Mereka ini subyektif. Pengiriman TPF itu salah kaprah, kemenag kewenangannya apa, BPK juga bukan, KPK juga bukan, polisi bukan, LSM bukan. Ini dia salah kaprah,” ujarnya.
Bahkan Pigai memberi pernyataan negatif atas usaha Komite Umat (Komat) dalam mengungkap kasus Tolikara. Ia mengecam Komat yang minta bubarkan GIDI.
“Komat itu lembaga apaan, lembaganya juga kita gak tau. Komat itu tidak independen. Komat juga gak independen kan, asal nyuruh GIDI dibubarin, apaan, emang GIDI salahnya apa,” ucapnya ketus, membela GIDI.
Hal lain juga diungkapkan Pigai dalam membela GIDI. GIDI, menurutnya, adalah lembaga gereja dunia yang pusatnya di Jayapura, bukan di Tolikara. Ia menambahkan bahwa Presiden Gidi adalah sama layaknya presiden dunia.
“Presiden GIDI sama seperti presiden dunia, tidak asal mau tangkap saja karena dugaan korupsi yang dialamatkan kepada GIDI, GIDI struktur organisasinya jelas,“ kata Pigai. (EZ/salam-online)