JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jum’at (11/8). Aksi digelar untuk memprotes Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017.
Dalam aksinya, massa menilai Perppu Ormas yang dikeluarkan presiden itu cacat prosedural, substansi metodologi, pikir dan paham sehingga tidak cocok diberlakukan dalam situasi saat ini.
Hal itu menurut mereka berakibat kepada kegaduhan politik, sehingga sampai ada permintaan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dengan menggelar sidang istimewa MPR lantaran presiden dianggap diktator.
“Karena dianggap sebagai presiden diktator dan anti islam,” ujar Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, Ricky Fattamazaya.
Selain itu, Perppu tersebut juga diangap telah melahirkan kesewenang-wenangan baru di tengah masyarakat. Atas nama negara, kata Ricky, banyak aparatur negara bertindak di luar hukum dengan membuat kebijakan yang
mengancam dosen, mahasiswa dan PNS yang dianggap memiliki pemikiran sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Ini adalah tindakan yang sewenang-wenang dan mengenyampingkan prinsip keadilan, sebagaimana sila kedua Pancasila,” ungkap Ricky.
HTI adalah ormas pertama yang menjadi korban Perppu yang dinilai diskriminatif tersebut. Meski bukan melalui Perppu, HTI saat ini telah dibubarkan lewat pencabutan SK Kemenkumham.
Pencabutan izin HTI, dianggap sebagai langkah awal tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Jika tidak dengan Perppu nomor 2 tahun 2017 saja pemerintah sudah bertindak demikian, apalagi dengan Perppu yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang melanggar konstitusi. (Nizar Malisy/Salam-Online)