Selain Soal Ekonomi, Rakyat Iran Protes Dana Dihamburkan untuk Biayai Milisi di Luar Negeri

TEHERAN (SALAM-ONLINE): Gelombang demonstrasi anti rezim di Iran adalah hasil dari masalah struktural yang mengakar yang telah ada selama beberapa dekade, kata para analis.

Tahun-tahun ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dilaporkan telah mendorong puluhan ribu orang di seluruh negeri untuk meningkatkan biaya hidup dan melawan kebijakan sistem yang telah memerintah Iran selama hampir dari empat dekade.

Para ahli di negara tersebut mengatakan bahwa pihaknya masih sangat bergantung pada cadangan minyaknya. Dikatakan pemerintah berturut-turut telah gagal menyelesaikan masalah kelembagaan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.

Ini termasuk kurangnya investasi asing dan peran angkuh Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC).

Inflasi Iran mencapai 9,6 persen, sementara tingkat penganggurannya mencapai 13 persen. Namun, tingkat tidak resmi diperkirakan hampir dua kali lipat dari angka formal.

Bagi banyak orang Iran, kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, yang menurut mereka akan membawa kelegaan ekonomi melalui relaksasi sanksi yang diberlakukan secara internasional, telah gagal memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan.

Kegagalan kesepakatan nuklir

“Orang-orang meramalkan bahwa madu akan datang, tapi itu salah perhitungan,” kata seorang profesor Arab yang berbasis di Doha, Mahjoob Zweri, kepada Aljazeera.

“Mereka tidak menganggap serius dampak kebijakan Trump … Keseluruhan kesepakatan itu tidak menguntungkan Iran,” ungkapnya seperti dikutip Aljazeera, Rabu (3/1/18)

Kesepakatan nuklir mendapat ancaman ketika Presiden AS Donald Trump mulai menjabat tahun lalu.

Trump adalah seorang pengkritik vokal dari kesepakatan. Bahkan sebelum dia memenangkan pemilihan presiden, Trump berjanji untuk mengubah dan meninjau sebagian besar isinya.

Pada Oktober 2017, Trump menolak untuk mengesahkan kesepakatan yang membatasi program nuklir Teheran. Dia menuduh Iran melanggar ketentuan.

Selama tahun pertama kepresidenannya, Trump memberlakukan dua paket sanksi baru untuk Iran, yang merugikan ekonominya lebih jauh lagi.

Trita Parsi, Pendiri dan Presiden Dewan Amerika-Iran yang berbasis di Washington, mengatakan bahwa sanksi yang dikombinasikan dengan salah urus dan korupsi telah merugikan ekonomi Iran.

“Sanksi tersebut pasti menciptakan sejumlah besar rasa sakit ekonomi, yang memperburuk situasi,” kata Parsi kepada Aljazeera.

“Bantuan sanksi belum benar-benar berhasil dan bahkan menjadi semakin sulit karena pemerintah Trump selalu berspekulasi bahwa mereka dapat membunuh kesepakatan nuklir.”

Inflasi, pengangguran, kurangnya investasi

Namun, masalah di Iran tak semata-mata ancaman Trump terhadap kesepakatan nuklir. Perekonomian Iran yang lesu juga telah dirusak oleh kebijakan negara yang terus mengisolasi negara secara internasional.

Zweiri menjelaskan bahwa masalah struktural Iran yang bertahan dalam legislasi, sistem perbankan, aksesibilitas Iran terhadap sistem keuangan internasional dan korupsi, turut menyumbang masalah.

Dengan kesepakatan nuklir yang terus-menerus di bawah ancaman pencabutan, bank asing yang diharapkan membiayai proyek investasi tetap ragu untuk membangun diri di Iran karena takut sanksi kembali.

“Semua masalah struktural ini terus berlanjut sejak model (Syiah) mulai berkuasa pada tahun 1980,” ujar Zweiri.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang meningkat, pemerintah semakin memberlakukan pajak atas warganya.

Bulan lalu (Desember 2017), parlemen Iran membahas RUU anggaran Presiden Hassan Rouhani yang berencana menaikkan harga BBM.

Penghamburan dana untuk Milisi di Luar Negeri

Keterlibatan Iran dalam konflik regional juga memainkan peran dalam mendorong gelombang demonstrasi. Warga menyebut negara membuat kesalahan karena mempertahankan “status quo” di Suriah dengan mendukung rezim Basyar Asad sehingga menguras keuangan negara.

Alasan ini telah memicu kemarahan yang meluas atas dana “mismanaged” negara tersebut, kata Zweiri.

Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Arab yang berbasis di AS, Firas Maksad, mengatakan bahwa orang Iran merasakan miliaran yang diterima setelah kesepakatan nuklir tidak digunakan untuk kepentingan di negara tersebut, namun “malah dihabiskan untuk mendanai milisi di luar negeri di Irak, Suriah, Yaman  dan Lebanon “.

Pengunjuk rasa tidak puas dengan kondisi perekonomian, pengangguran dan inflasi di dalam negeri. Namun pada satu sisi, Iran mengeluarkan uang dalam jumlah besar karena keterlibatannya dalam perang di Suriah dan Yaman.

Warga Iran yang turun ke jalan meminta pemerintah menggunakan dana itu untuk mengurus rakyatnya sendiri, bukan untuk membiayai konflik di kawasan.

Karena itu, menurut Maksad, meski dipicu oleh masalah sosial dan ekonomi, demonstrasi yang berlangsung dengan cepat berubah menjadi “politis” dengan seruan pelengseran otoritas tertinggi Iran, Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Di sisi lain, Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membenarkan kenaikan pajak dengan mengutip “program hak besar pembentukan agama Iran”, kata Maksad.

“Penggelapan dana publik seperti itu, bersamaan dengan semakin memburuknya ekonomi, sehingga memicu kemarahan publik lebih besar,” tambahnya.

“Banyak orang (yang berunjuk rasa) di jalanan sekarang mungkin tidak memilih sama sekali (saat pemilu Mei 2017 lalu)… karena mereka tidak percaya bahwa pemungutan suara akan membawa perubahan,” ungkap Maksad.

Menurut analis, faktor lain yang menyebabkan kerugian ekonomi Iran adalah pengaruh Korps Pengawal Revolusioner Iran (IRGC).

Rouhani terus menghadapi perlawanan dari pengawal revolusioner ini setiap kali dia mencoba menerapkan reformasi.

Menurut Aljazeera, hubungan antara Rouhani dan elite Syiah di negara tersebut didiktekan oleh kekuatan ekonomi. Dan kenyataannya, hanya sedikit yang bisa dilakukan presiden untuk membawa perubahan.

IRGC, pengawal revolusioner ekonomi 

Negara ini telah bertahun-tahun mengandalkan “investasi lokal” IRGC untuk mengawal ekonomi agar tetap berjalan.

Karena dibayangi ancaman sanksi, pemerintah “membutuhkan” pengawalan IRGC untuk terus mengembangkan proyek-proyek besar, jelas Mohammad Marandi, seorang akademisi di Universitas Teheran.

“Selama sanksi tetap berlaku, sektor swasta tidak mau mengembangkan atau mengejar proyek yang sangat besar dengan sendirinya karena takut sanksi.”

Didirikan setelah revolusi 1979, IRGC adalah cabang angkatan bersenjata Iran yang bertujuan melindungi sistem Republik negara tersebut.

Paramiliter, yang dipimpin oleh otoritas tertinggi Iran, Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, sangat berpengaruh dan sangat terlibat dalam ekonomi.

Zweiri berbeda dengan Marandi mengenai apakah IRGC membantu negara atau merupakan salah satu masalah utama negara tersebut.

“Apa yang mencegah investasi asing adalah keterlibatan IRGC, yang mendorong parlemen untuk tidak menyetujui undang-undang yang akan mempermudah proses investasi asing,” kata Zweiri.

Tahun lalu, dalam upaya menyambut investasi, Rouhani, yang dianggap “moderat”, dituduh oleh kaum konservatif akan mempromosikan “nilai-nilai Barat” yang “bertentangan” dengan prinsip-prinsip Iran.

Keterlibatan IRGC yang besar telah menyebabkan “kemarahan yang meluas” terhadap cara “pengawal revolusi” tersebut dalam memonopoli ekonomi.

Menurut Parsi, sebagian besar orang Iran menganggap IRGC sebagai “mafia yang berada di atas hukum”, sehingga bertanggungjawab atas banyak korupsi.

Maksad mengatakan bahwa separuh dari produk domestik bruto (PDB) Iran saat ini berada di bawah kendali Khamenei dan pengawal revolusi (IRGC), termasuk “konglomerat di sektor strategis”.

“Selain itu, Khamenei dan para pengawal revolusi mengendalikan senjata api,” katanya, merujuk pada gelombang demonstrasi sebelumnya, yang dilumpuhkan dengan paksa.

“Ketidakmampuan sistem untuk menerapkan reformasi yang berarti adalah Iran menyaksikan kerusuhan sosial dan politik setiap dekade, pada 1999, 2009 dan sekarang di tahun 2018.”

‘Kurangnya kredibilitas’

Gelombang protes besar sebelumnya terjadi pada 2009, ketika banyak orang Iran berdemonstrasi menentang dugaan kecurangan pemungutan suara dan meminta transparansi pemilu.

Pemberontakan yang berlangsung selama sekitar 7 bulan tersebut, disambut dengan sebuah kampanye penangkapan dan bentrokan antara kelompok bersenjata dengan warga sipil.

“Jadi ombak dan dampak ombak ini akan terus berlanjut,” prediksi Zweiri.

“Tidak jelas apakah (setelah) gelombang (demonstrasi) terakhir ini masih ada lagi yang akan datang—ini (protes) sangat serius karena mereka menunjukkan bahwa rezim kurang memiliki kredibilitas,” katanya.

“Wacana rezim tidak lagi sejalan dengan rakyat. Kesenjangan yang besar antara rezim dengan rakyat semakin melebar.” (S)

Sumber: Aljazeera