JAKARTA (SALAM-ONLINE): Gerakan Nasioal Pengawal fatwa Ulama (GNPF-Ulama) berencana menggelar Kongres Umat Islam pada April 2018 mendatang di Jakarta. Dalam kongres tersebut, GNPF akan menyoroti isu-isu utama yang berkembang di tahun politik yang menyangkut kepentingan umat Islam.
“Tujuan kongres umat Islam untuk menyoroti isu-isu utama yang berkembang di tengah umat, termasuk pemilihan kepala daerah 2018dan pemilihan presiden 2019,” ujar Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers, Senin (12/3/2018) di Tebet, Jakarta Selatan.
Kongres, menurut Yusuf, akan membahas persatuan umat Islam dalam menghadapi tahun politik. Sikap umat Islam dalam pilpres dan pilkada diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang membawa kepada kemaslahatan.
“Kami ingin mengedukasi umat di tahun politik ini terutama terkait perhelatan pilkada 2018 dan pilpres 2019 agar umat memahami dan menentukan calon pemimpin yang layak dipilih,” ungkap Yusuf.
Persatuan Umat, lanjut Yusuf, penting dijaga di tengah terpaan isu-isu utama dan tren berita palsu (hoaks) yang rentan memecah belah. Oleh karenanya, dia menganggap GNPF-Ulama akan fokus terutama dalam menjaga spirit yang telah dibangun sebelumnya oleh GNPF dalam beberapa kejadian.
Selain itu, ada beberapa isu yang juga menjadi perhatian GNPF-Ulama, yakni kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama.
“Khusus terkait kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama, GNPF-Ulama mengapresiasi langkah penegak hukum untuk memproses kasus tersebut,” kata Yusuf, yang juga meminta agar keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.
Yusuf mengatakan, kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama memang benar terjadi. GNPF-Ulama, menurutnya, terlibat langsung dalam pembuktian kasusnya.
GNPF-Ulama sendiri, adalah nama baru dari GNPF-MUI yang diketuai Ustadz Bachtiar Nasir. Saat pergantian nama pengurus pada oktober tahun 2017 lalu, nama Yusuf Muhammad Martak terpilih sebagai ketua menggantikan Ustadz Bachtiar Nasir.
Istilah “ulama” dalam nama tersebut dianggap sebagai ijma atau kesepakatan bersama tokoh-tokoh yang ada dalam organ GNPF. Menurut Yusuf, GNPF-Ulama saat ini memandang perlu untuk mengawal fatwa ulama secara umum, bukan hanya yang ada di MUI.
“Nama GNPF-MUI berubah menjadi GNPF-Ulama dan bertekad akan tetap istiqomah mengawal fatwa ulama,” terangnya. (MNM/Salam-Online)