Hasil Diplomasi Erdogan, Turki-Rusia Sepakati Zona Demiliterisasi di Idlib

SALAM-ONLINE: Pemimpin Rusia dan Turki sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi di provinsi Idlib, Suriah. Kesepakatan ini merupakan sebuah langkah untuk menahan ancaman serangan habis-habisan rezim Suriah ke benteng terakhir pejuang oposisi di Provinsi Idlib.

Pengumuman kesepakatan itu digelar pada Senin (17/9/2018) dalam konferensi pers di resor Laut Hitam Sochi, Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi tuan rumah timpalannya dari Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Berbicara bersama Erdogan, Putin mengatakan zona selebar 15-20km akan dibentuk pada 15 Oktober mendatang.

Kata Putin, kesepakatan ini memerlukan “penarikan semua pejuang” dari Idlib, termasuk Front al-Nusra (Jabhah Nushra) yang sekarang berubah menjadi Hay’et Tahrir al-Sham (HTS). HTS masih didominasi oleh faksi sebelumnya yang dikenal sebagai Jabhah Nushra (JN) sebelum melepaskan ikatannya dengan Al-Qaidah secara organisatoris.

Menurut Putin, senjata berat akan ditarik dari semua pasukan oposisi pada 10 Oktober mendatang—sebuah pendekatan yang didukung oleh rezim Asad.

“Pada akhir 2018, rute transportasi yang menghubungkan pelabuhan kunci Suriah dari Latakia ke kota-kota besar seperti Aleppo dan Hama juga harus dipulihkan,” tambah sekutu utama rezim Asad itu.

Menggambarkan kesepakatan itu sebagai “hasil yang serius”, Putin mengatakan bahwa “Rusia dan Turki telah menegaskan tekad mereka untuk melawan “terorisme” di Suriah dalam segala bentuknya.

Sementara itu, Erdogan mengatakan bahwa negaranya dan Rusia akan melakukan patroli terkoordinasi di zona demiliterisasi. Dia menegaskan kembali bahwa ancaman terbesar bagi Turki adalah Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG), yang mengendalikan wilayah di Suriah timur laut.

“Kami memutuskan pembentukan kawasan yang dibersihkan dari senjata antara wilayah yang berada di bawah kendali oposisi dan rezim,” kata Erdogan, yang pemerintahannya mendukung kelompok oposisi di Idlib.

“Kami akan mencegah tragedi kemanusiaan yang bisa terjadi sebagai akibat dari aksi militer,” ujar Erdogan.

PBB telah memperingatkan bahwa serangan besar-besaran di provinsi barat laut, rumah bagi tiga juta orang itu, akan menghasilkan “pertumpahan darah” dan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21”.

Setelah konferensi pers antara Erdogan dan Putin itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa dengan perjanjian antara Putin dan Erdogan tersebut, berarti tidak ada tindakan militer terhadap Idlib.

Al Rory Challands dari Aljazeera melaporkan dari ibu kota Rusia, Moskow, bahwa kesepakatan itu mengenyampingkan serangan yang akan segera terjadi di Idlib.

“Pada dasarnya, ini bermuara pada keberhasilan diplomatik yang cukup signifikan bagi Erdogan karena ia telah menyuarakan penentangan kuatnya atas serangan terhadap Idlib,” kata Challands.

“Kami sekarang melihat skenario yang sangat berbeda yang akan dimainkan pada 15 Oktober.”

Pengaruh besar Turki

Rezim Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk melancarkan serangan militer besar-besaran ke provinsi Idlib. Rezim Asad ingin merebut kembali provinsi yang sudah lama dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata tersebut.

Sejak awal September 2018, puluhan warga sipil telah terbunuh dan terluka dalam serangan udara oleh rezim Asad dan sekutunya, Rusia.

Rusia dan Iran, yang mendukung rezim Suriah, ingin melenyapkan apa yang mereka sebut sebagai “kelompok teroris” di provinsi yang berbatasan dengan Turki itu.

Para pejabat Turki telah berulang kali memperingatkan Rusia dan rezim Suriah agar tidak menyerang Idlib.

Selama sepekan terakhir, Turki telah mengerahkan bala bantuan untuk oposisi. Turki juga memperluas struktur pertahanan di sekitar selusin titik pengamatan di wilayah yang dikuasai oposisi di Idlib, Aleppo barat dan provinsi Hama utara.

Pos terdepan didirikan setelah kesepakatan “de-eskalasi” (zona dilarang perang) tercapai antara Turki, Rusia dan Iran pada Juli 2017.

“Orang Turki tampaknya sangat yakin bahwa mereka benar-benar dapat menerapkan ini karena mereka memiliki pengaruh besar pada kelompok ‘radikal’ di Idlib,” kata Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Arab, Marwan Kabalan kepada Aljazeera di ibu kota Qatar, Doha.

“Apa yang dilakukan Turki saat ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok tersebut dari serangan Rusia. Jadi kelompok-kelompok ini sekarang, menurut saya, harus patuh dan bekerja sama dengan Turki,” katanya.

Di sisi lain, Kabalan mencatat, serangan militer besar-besaran “akan berbiaya sangat mahal” bagi Rusia.

“Pertama, mereka tidak memiliki cukup tenaga di lapangan untuk memulai operasi,” ujarnya.

Kedua, lanjut Kabalan, perjanjian itu menunjukkan Turki telah menjadi mitra yang sangat penting bagi Rusia di Suriah.

“Dan Rusia tidak ingin mengorbankan kemitraan mereka dengan Turki lantaran memerangi oposisi di Idlib,” terangnya.

“Dan ketiga, Rusia lebih perhatian sekarang ke posisi Amerika Serikat di Idlib.”

Sementara pada Jumat (14/9) lalu, ribuan orang turun ke jalan di seberang Idlib, untuk memprotes ancaman serangan dari rezim Suriah dan Rusia. (*)

Sumber: Aljazeera