SALAM-ONLINE: Dalam beberapa terakhir, sejumlah media online memberitakan keluh kesah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Dia mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab untuk mengakomodasi dan merealisasikan janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 lalu.
Wanita dengan predikat menteri terbaik se-Asia Pasifik ini tanpa sungkan mengeluarkan unek-uneknya.
Menurut Sri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Joko Widodo selama Pilpres 2019 lalu berdampak sensitif pada pengelolaan anggaran.
Sebagai pembantu presiden dan bendahara negara, dia perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tidak jebol. Namun bagaimana caranya agar tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.
Sri Mulyani mencontohkan salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja. Joko Widodo mengumbar janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.
“Salah satu yang di-promise (dijanjikan) Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya, ‘Pak, ini gimana caranya?’ Kemudian Pak Presiden bilang, ‘Udah, dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu,” kata Sri Mulyani menirukan jawaban Joko Widodo saat itu, di Jakarta, Kamis (30/1/20).
“But that’s the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut,” ucapnya.
“Saya kebanyakan sakit perut. Ya sedikit curhat, waktu selesai election (pemilu) bill-nya datanglah itu,” kata Sri Mulyani di acara Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, Kamis (30/1).
Dalam program tersebut, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lain yang nilainya mencapai Rp 7 juta per orang.
Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mengurangi angka pengangguran yang berasal dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pernyataan Menkeu dua periode ini menimbulkan kritikan dari kalangan polititisi. Loyalitasnya kepada Presiden pun dipertanyakan, di antaranya oleh politisi Golkar Misbakhun.
Legislator Partai Golkar itu dalam twitnya menanyakan loyalitas menteri yang ikut menikmati jabatan di Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“Berapa kali ikut kampanye untuk Pak Jokowi selama musim kampanye pilpres kemarin? Saat ini dia ikut duduk menikmati kekuasaan presiden yang membuat dia ‘mules-mules’,” ujar Misbakhun melalui akun @MMisbakhun di Twitter, Ahad (2/2) malam.
“Forum curcol di acara @WorldBank. Patutkah menteri sbg pembantu Presiden @jokowi curcol seperti itu? Ini jadi pertanyaan besar. The Beauty of Election. Janji program pemerintah gratis saat kampanye. Mewujudkan janji kampanye nya presiden, menterinya jadi sakit perut,” katanya.
Oleh karena itu Misbakhun menilai menteri yang mengaku sakit perut itu telah menyampaikan pernyataan tak pantas.
“Bukan sebuah kepantasan bila ada menteri yang menyampaikan secara terbuka bahwa dia ‘sakit perut’ mewujudkan janji kampanye presiden,” tulis politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu.
Sementara politisi Gerindra Iwan Sumule menilai dengan curhatan Menkeu tersebut sudah cukup bagi Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas kepada pembantunya di Kabinet Indonesia Maju itu.
“Pak Jokowi, mohon pecat Menkeu SMI. Mosok bilang Jokowi yang berjanji, dia (SMI) yang mules,” kata Iwan Sumule. (S)