SALAM-ONLINE: Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mempersoalkan logo HUT RI ke-75 yang dinilai menyerupai salib. Logo yang terdapat dalam spanduk HUT RI itu didesain oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Spanduk itu ditemukan di beberapa tempat di kota Surakarta.
Menyikapi hal ini, DSKS melakukan audensi dengan jajaran Pemkot Surakarta di Serambi Masjid Baitul Hikmah komplek Balaikota Surakarta, Jum’at, (7/8/2020).
Dalam audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta Ahyani tersebut, Humas DSKS Endro Sudarsono meminta Pemkot Surakarta agar merespons dan mencabut sejumlah spanduk yang dinilai mirip salib untuk diganti dengan yang lain.
DSKS, kata Endro, menemukan spanduk berlogo mirip salib itu di beberapa tempat di Soloraya, di antaranya di SMA 7 dan Museum Keris. Selain itu, DSKS juga menemukan spanduk dengan logo menyerupai salib itu di Karanganyar, Bayolali dan Sukoharjo.
“Dari 10 alternatif yang didesain oleh Kementerian Sekretariat Negara, ada 3 yang mirip dengan salib,” ungkap Endro kepada awak media Jumat (7/8).
“Kita berharap, Pemkot menarik spanduk yang beredar itu,” katanya.
DSKS juga meminta kepada Setneg agar menarik dan mencabut template logo yang mirib salib tersebut, sehingga HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2020 di masa pandemi yang di ambang resesi ini tidak menimbulkan kontroversi, polemik dan kontraprodukrtif.
Sementara Sekda Surakarta Ahyani sendiri menyatakan bahwa Pemkot Solo tidak menggunakan logo yang diperoalkan itu. Namun dia berjanji akan meneruskan protes di kalangan Islam tersebut.
“Kalau Pemkot (Solo) kan tidak memakai logo itu, (karena) logonya terlalu ruwet,” ujar Ahyani.
Sementara Ketua Divisi Advokasi & Kelaskaran DSKS Ahmad Sigit dalam suratnya kepada Presiden RI, Kemensekneg, Gubernur Jateng, Wali Kota Surakarta dan MUI, menyatakan bahwa masyarakat perlu penjelasan dan sekaligus menyayangkan adanya kesan agama tertentu berupa salib dalam alternatif logo dan desain tersebut.
Menurut Sigit, semestinya semangat Indonesia Bangkit dan tema Indonesia Maju melawan Pandemi dan di ambang Resesi tidak perlu dengan melakukan hal-hal yang kontroversial, berpolemik, membuat gaduh, membingungkan ataupun kontra produktif.
“Untuk itu kepada Presiden RI, Kementerian Sekretariat Negara, para kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota/bupati, untuk bisa bijaksana dalam menggunakan logo dan desain tersebut,” pintanya.
“Kami juga berharap Kementerian Sekretariat Negara meralat dan menarik logo dan desain yang menggunakan simbol agama tetentu yang terkesan ada gambar salib,” tegas Sigit. (S)