SALAM-ONLINE.COM: Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang ditujukan kepada demonstran serta menuntut Presiden Joko Widodo mundur sebagai “sampah demokrasi” menuai kritik balik. Reaksi kontra itu disampaikan sejumlah tokoh melalui media sosial.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengingatkan Ngabalin bahwa masyarakat yang berujuk rasa itu sedang menjalankan demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.
“Pendemo itu bukan sampah demokrasi, Mas Ali. Tapi mereka menggunakan hak demokrasi yang dijamin UUD. Tiap warga negara punya hak bicara, hak kerja dan hidup yang layak. Anda baca UUD NRI tahun 1945 lagi deh,” tulis Tifatul dalam media sosial yang diakhiri dengan tanda: *KacangLupaKulit#
*KacangLupaKulit” itu bisa disebut untuk mengingatkan Ngabalin yang pernah berunjuk rasa. Dan jejak digiltal itu tak bisa dihapus.
Kritik keras disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Tengku Zulkarnain. Tengku menekankan pendemo yang memprotes ketidakadilan dan UU Cipta Kerja yang dirasa tidak adil adalah pejuang demokrasi, bukan sampah demokrasi.
“Buat apa dibuat pasal di UUD 1945 jika sampah? Berani menuduh UUD 1945 sebagai sampah? Sampah demokrasi itu penjilat rezim… Salah-benar jilat. Paham?” kata Tengku, Rabu (14/10/2020).
Sedangkan politikus Partai Demokrat Rachlan Nashidik mengingatkan Ngabalin tentang pernyataannya. Rachland mengkritik balik Ngabalin.
“Pak Ngabalin, demokrasi itu bersih. Otoriterismelah yang mengotori demokrasi. Dan Anda yang di istana: Andalah sampah otoriterisme!”
Sementara Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menyarankan Ngabalin untuk berdialog dengan kelompok masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sekaligus untuk meredakan kegaduhan.
“Silakan Ngabalin buka ruang dialog dengan para pendemo, setidaknya kerja sama untuk menciptakan situasi yang harmonis dan kondusif. Stop bikin gaduh!” seru Faizal.
Sumber: Youtube, suara.com