SALAM-ONLINE.COM: Pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan, akan menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah makin meningkat.
Demikian disampaikan pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, melalui keterangannya, Selasa (17/11/20).
“Pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya membuat kelompok-kelompok yang awalnya netral makin curiga terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan terhadap penguasa,” kata Amir.
Menurutnya, pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya juga bisa memunculkan masalah baru.
“Padahal yang dilakukan Anies melakukan pengawasan terhadap kegiatan pernikahan putri HRS di Petamburan dalam konteks administrasi pemerintahan,” terang Amir.
Dia berpandangan, Polda Metro Jaya sangat tidak proporsional memeriksa Anies terkait pertemuan dengan HRS maupun dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan tidak bisa mencegah kerumunan massa dalam acara di markas FPI.
“Anies sebagai gubernur, segala tindakan mewakili administrasi pemerintahan, konteks kepala daerah sebagai pejabat publik, termasuk menemui warganya harus dilihat di situ,” paparnya.
Selain itu, terang Amir, jika sikap Anies yang berkaitan dengan kegiatan HRS dianggap menyimpang dari aturan maka bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukannya diperiksa oleh kepolisian.
Anies memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi soal kerumunan di acara Habib Rizieq Syihab. Anies mengatakan, sebagai warga negara, ia datang memenuhi panggilan polisi tersebut.
Anies tiba Selasa (17/11/20) pagi pukul 09.40 WIB di Polda Metro Jaya. Dia mengatakan menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada Senin (16/11/20) kemarin.
Dalam keterangan persnya, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menyambangi, menyurati hingga memberikan sanksi denda Rp50 juta kepada penyelenggara (pihak Habib Rizieq Syihab) terkait penerapan protokol kesehatan. (S)
Sumber: tvone, rmol.id