SALAM-ONLINE.COM: Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA menilai penolakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd atas tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadi Wamendikbud sebagai sikap yang tepat.
“Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi,” kata Din dalam keterangan persnya, Kamis (24/12/20).
Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, alasan bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu’ Prof Abdul Mu’ti.
Din mengatakan, Abdul Mu’ti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni. Wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi.
Namun, bagi Ketua Dewan Pertimbangan MUI (2015-2020) ini, penunjukan sebagai Wakil Menteri Dikbud itu merendahkan organisasi Muhammadiyah.
“Penunjukan Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata,” tegasnya.
Seharusnya, ujar Din, Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat.
Bagi Muhammadiyah, kata Din, memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.
“Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengkritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng,” pungkas Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd menolak jabatan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) untuk mendampingi Mendikbud Nadiem Makarim. Padahal nama Abdul Mu’ti sehari sebelum pelantikan sudah beredar.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta kursi Wamendikbud diisi oleh tokoh Muhammadiyah. Selain untuk mengakomodasi unsur Muhammadiyah di kabinet, ormas Islam terbesar di Indonesia ini juga dikenal jejak rekamnya di bidang pendidikan.
Semula Abdul Mu’ti menerima posisi Wamendikbud itu setelah PP Muhammadiyah menyetujuinya. Makanya, tak heran, sempat beredar dokumen yang mencantumkan nama Abdul Mu’ti sebagai Wamendikbudnya Nadiem.
Namun pada Rabu (23/12/20) pagi beredar lagi susunan daftar baru wakil menteri (wamen). Nama Abdul Mu’ti sudah tak ada lagi di daftar kursi wamen. Hanya ada lima wamen yang dilantik pada Rabu (23/12) lalu.
Abdul Mu’ti pun memberikan klarifikasi melalui akun Twitternya, Rabu (23/12).
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) ini mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan, dia memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju untuk jabatan wakil menteri.
“Awalnya ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” terangnya.
“Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” ujarnya.
Banyak yang menyambut dan memuji keputusan tersebut, termasuk di media sosial.
Akhirnya pada Rabu (23/12) lalu Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri dan 5 wamen, tanpa Wamendikbud. Rencana reshuffle yang mengambang sejak beberapa bulan lalu itu pun menemukan momentumnya setelah dua anggota kabinet, Menteri Kelautan & Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tersandung korupsi. (mus)