JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini meminta pemerintah Indonesia mengefektifkan diplomasi khususnya dalam bidang HAM kepada Cina terkait kebijakan negara itu melarang Muslim Uighur berpuasa selama bulan Ramadhan.
“Fraksi PKS meminta Pemerintahan Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada Pemerintah Cina, agar Cina menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” katanya di Jakarta, Rabu (8/6).
Jazuli optimis Presiden Joko Widodo yang dikenal dekat dengan pemerintah Cina dapat melakukan diplomasi yang efektif, baik langsung maupun dengan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama.
Hal itu menurutnya agar Muslim Uighur diperbolehkan beribadah puasa, sebab puasa tidak ada hubungannya dengan “terorisme” ataupun “separatisme”.
“Sikap dan upaya aktif Pemerintah Indonesia penting bukan saja sebagai representasi negara mayoritas Muslim, tapi juga sebagai pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdaimaian abadi di atas penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.
Dia juga memberikan respon kritis atas pelarangan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan terhadap Muslim Uighur oleh Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina. Tindakan itu menurut dia melanggar HAM sehingga seharusnya kebijakan tersebut dicabut.
“Tindakan Pemerintah Tiongkok (Cina, red) yang melarang Muslim Uighur untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kami mengimbau Pemerintah Tiongkok agar memperkenankan Umat Islam menjalankan ibadahnya,” ujarnya.
Dia mengatakan, Cina sebagai negara besar di dunia seharusnya tampil memberi contoh dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM terutama terkait dengan keyakinan beragama.
Menurut Anggota Komisi I DPR itu, di zaman modern dengan arus informasi yang demikian maju, rasanya tidak semestinya pelarangan-pelarangan beribadah masih dilakukan apalagi oleh negara sekaliber Cina.
“Kebijakan yang begitu represif terhadap umat Islam, justru merugikan Tiongkok sendiri karena dapat menimbulkan instabilitas dalam negeri dan juga protes dari negara-negara di dunia,” tegasnya.
Pemerintah Cina bagian di Distrik Xinjiang mengeluarkan larangan terhadap anggota partai Islam, PNS, pelajar dan guru untuk berpuasa selama bulan suci Ramadhan. Larangan itu sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Sumber: Antara