JAKARTA (SALAM-ONLINE): Simposium “Anti PKI” yang didukung Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, 1-2 Juni 2016, di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.
Di akhir acara, Kamis (2/6), simposium yang dipenuhi oleh pserta dari berbagai elemen itu, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo, membacakan 9 rekomendasi itu:
Pertama, simposium menyimpulkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada Tahun 1948 merupakan pengkhianatan kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena di masa itu negara tengah menghadapi agresi Belanda.
Kedua, menuntut permintaan maaf dari PKI kepada rakyat dan pemerintah Indonesia. Menuntut PKI dengan penuh kesadaran membubarkan diri dan menghentikan semua kegiatan-kegiatannya dalam bentuk apa pun.
Ketiga, menyesalkan atas penuntasan pemberontakan PKI di tahun 1965 yang memakan korban dari semua pihak, termasuk pihak PKI.
Keempat, mengakui hak politik, sosial, dan budaya para mantan kader sekaligus keturunan PKI yang telah dipulihkan.
Kelima, mengakui status para mantan kader dan keturunan PKI yang kini telah menduduki jabatan penting di Indonesia seperti bupati, gubernur, dan posisi penting lainnya. Mereka menyatakan itu merupakan rekonsiliasi alamiah yang telah berjalan.
Kelima, meminta Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan segenap masyarakat agar tak kembali membuka kasus masa lalu.
Keenam, menuntut konsistensi pemerintah menegakkan TAP MPRS No. XXV/1966, UU No. 27/1999 Jo KUHP Pasal 107 dan 169 tentang pelarangan PKI, TAP MPR RI No.1 Tahun 2003 tentang pelarangan paham komunis di Indonesia.
Ketujuh, mendesak pemerintah dan MPR RI untuk mengkaji ulang UUD 1945 hasil amandemen.
Kedelapan, mendesak agar pemerintah memasukkan muatan materi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat pendidikan tinggi.
Kesembilan, mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan integrasi dan kewaspadaan nasional terhadap ancaman dari kelompok anti Pancasila.
Dalam dua hari pelaksanaan simposium yang dipimpin oleh mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri itu, selain dibuka oleh mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada hari pertama, mendapatkan arahan dari Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hari kedua, juga menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain mantan Wakasad/mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan, Ekonom Prof Dr Sri Edi Swasono, Budayawan Taufiq Ismail, Guru Besar Sejarah dari Universitas Padjajaran Prof Dr Ahmad Mansur Suryanegara, Sejarawan Universitas Negeri Surabaya Dr Aminuddin Kasdi, Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Yunahar Ilyas, mantan Sekjen PBNU Marsudi Syuhud, Ketua Bidang Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Dewa Putu Sukardi, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Brigjen TNI (Purn) Saafroedin Bahar, Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, Ketua Gerakan Bela Negara (GBN) Mayjen TNI (Purn) Budi Sudjana, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Soerjadi, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, dan lainnya.
Di sela-sela simposium hari pertama, Rabu (1/6) digelar konferensi pers yang dihadiri nara sumber Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Habib Rizieq Syihab, Prof Ahmad Mansur Suryanegara, KH A Cholil Ridwan, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie dan KH Muhammad Al Khaththath.
Dalam jumpa pers ini juga diumumkan rencana Apel Akbar Jumat (3/6) siang ini, yang dimulai dari Masjid Istiqlal menuju Monas dan Istana yang diikuti dengan orasi oleh sejumlah tokoh TNI dan pimpinan ormas Islam. (s)