Bela Penjajah Zionis, AS Keluar dari Keanggotaan UNESCO
SALAM-ONLINE: Amerika Serikat (AS) dan penjajah Zionis “Israel” dikabarkan akan menarik diri dari keanggotaan tetapnya di UNESCO. Pemerintahan AS telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuding bahwa organisasi PBB yang bermarkas di Prancis tersebut telah menunjukkan sikap anti-“Israel”.
Sikap kekecewaan AS ini nampak setelah dalam beberapa waktu terakhir UNESCO mengeluarkan resolusi yang menetapkan bahwa sejumlah situs bersejarah di Palestina merupakan warisan umat Islam dan tidak memiliki keterkaitan dengan Yudaisme ataupun “Israel”.
AS, melalui juru bicaranya, Heather Nauert, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini AS akan menurunkan status keanggotaannya di UNESCO dari anggota tetap menjadi ‘observer member’ (peninjau). Hal ini membuat AS menjadi anggota di UNESCO yang tidak memiliki hak pengambilan keputusan.
Merespons hal ini, seperti dilansir Aljazeera dan Middle East Monitor, Jumat (13/10/2017), penjajah “Israel” pun menyikapi solidaritas yang ditunjukkan AS ini dengan mengeluarkan pernyataan bahwa langkah yang diambil AS sangat “berani dan tepat”.
“Perdana Menteri penjajah (Benyamin Netanyahu) telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri ‘Israel’ agar mengurus (rencana) keluar (dari UNESCO) bersama dengan AS,” demikian pernyataan resmi dari kantor PM penjajah itu.
Sementara itu, Direktur Umum UNESCO Irina Bokova menyebut rencana AS untuk keluar dari keanggotaan tetap di UNESCO sebagai langkah mundur dan kekalahan telak suatu negara dalam memperjuangkan semangat multilateralisme. Dia justru meyakini, langkah AS tersebut tidak akan memberi dampak yang signifikan bagi UNESCO ke depannya.
“UNESCO (dipandang) tidak penting bagi AS, begitu pun AS bagi UNESCO,” jelasnya. “Di masa ketika dunia terpecah belah akibat konflik, sangat disayangkan bagi AS untuk keluar dari organisasi PBB yang memperjuangkan pendidikan demi terciptanya perdamaian dan melindungi cagar budaya yang berada dalam ancaman,” tambah Irina.
Sejumlah pihak menilai bahwa sikap ini disebabkan keanggotaan AS di badan-badan PBB yang sangat sarat akan kepentingan politik. Kepentingan tersebut dapat dilihat dari bagaimana perilaku AS dalam menyikapi hasil keputusan ataupun resolusi yang dalam hal ini merugikan AS ataupun sahabatnya, penjajah Zionis.
“Kami sangat prihatin banyak negara saat ini begitu mempolitisasi pekerjaan UNESCO,” ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan resminya.
Sekjen Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan, AS tidak akan dapat menghindar dari konsekuensi sejarah atas warisan-warisan umat Islam yang berada di Palestina. Sikap pembelaan AS terhadap penjajah “Israel” kini tidak hanya berada dalam tataran politik, namun juga sampai pada tataran organisiasi internasional.
“Sikap yang sangat kontra-produktif dan memalukan. ‘Israel’ tidak hanya mendikte kebijakan AS di Timur Tengah, namun bahkan hingga tingkatan organisasi internasional. Cepat atau lambat mereka akan melihat Palestina diakui semua badan PBB. Lalu apakah AS akan merespons hal itu dengan keluar dari WHO atau WIPO? Hal itu akan merugikan diri mereka sendiri,” ungkapnya kepada media Timur Tengah Aljazeera.
Pada Juli lalu, UNESCO telah menetapkan bahwa Masjid Ibrahimi yang terletak di Kota Tua Hebron merupakan warisan bersejarah bangsa Palestina yang berada dalam ancaman “Israel”. Wakil AS di PBB Nikki Haley sontak bereaksi keras terhadap hal itu dan menyebut bahwa keputusan UNESCO tersebut sebagai “penghinaan sejarah”.
Tak hanya itu. Sebelumnya UNESCO juga membuat AS dan Zionis naik pitam setelah organisasi yang bermarkas di Prancis tersebut juga menolak adanya keterkaitan historis antara Masjid Al-Aqsha dengan Yudaisme. Bagi AS dan “Israel”, Al-Aqsha merupakan tempat ibadah kaum Yahudi yang mereka klaim memiliki nama Temple Mount.
Penjajah “Israel” menyikapinya dengan menghentikan bantuan dana sejumlah 1 juta dollar AS ke UNESCO karena telah menafikan keterkaitan “Israel” dengan Masjid Ibrahimi.
Keduanya semakin meradang ketika UNESCO pada Mei lalu menyatakan dengan tegas bahwa “Israel” merupakan “entitas penjajah”. Pernyataan tersebut, apabila ditelisik, memiliki konsekuensi yang menerangkan bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan “Israel” di tanah terjajah Palestina merupakan tindakan ilegal. (al-Fath/Salam-Online)
Sumber: Aljazeera, Middle East Monitor