JAKARTA (salam-online.com): Inilah negeri aneh bernama Indonesa. Bagaimana tidak? Salah seorang gubernur dan walikotanya—Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Solo—masing-masing jadi kandidat Gubernur DKI Jakarta.
Alex Nurdin yang notabene masih menjabat Gubernur Sumsel hingga 2013 dan Joko Widodo yang, hingga 2015 baru mengakhiri jabatannya sebagai walikota Solo, keduanya menjadi bakal calon Gubernur DKI.
Alex bernaung di bawah bendera Golkar, PPP dan PDS. Sedang Joko dikerek oleh PDIP dan Gerindra.
Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai secara konstitusional Walikota Solo Joko Widodo dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin tidak boleh asal maju dalam pilkada DKI Jakarta. Joko dan Alex harus memastikan bahwa mereka mengantungi izin dari DPRD dan Mendagri.
“Secara konstitusional kepala daerah tidak boleh mengadakan pernikahan dengan ‘istri baru’, harus minta izin dulu ke DPRD dan presiden (mendagri). Kalau dia sudah mengantongi izin tersebut, baru dia boleh mencalonkan diri, ” ujar Irman, Jumat (detikcom, 6/4/2012).
Irman menjelaskan secara konstitusional ketika terpilih sebagai kepala daerah, maka orang tersebut memiliki kewajiban harus menjalankan tugas kepala daerah selama lima tahun. Setiap kepala daerah telah berikrar menjalankan jabatan untuk warga di daerah yang memilihnya.
“Kepala daerah sudah membaca sumpah, ada dimensi Tuhan dalam sumpah tersebut, artinya jabatan yang dipilih oleh rakyat tidak mudah begtu saja ditinggalkan dengan alasan apapaun, termasuk menjadi kepala daerah ditempat lain,” kata Irman
Menurutnya, jika ternyata Joko atau Alex Noerdin terpilih sebagai kepala daerah baru, maka prinsip konstitusi akan secara terbuka diperdebatkan. Joko baru akan habis masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada 2015, sedang Alex akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur Sumsel pada 2013.
“Bagaimana nanti jika terpilih sebagai kepala daerah ternyata warga (DPRD) tidak mengizinkan? ya tidak bisa dilanjutkan. Dan jika demikian maka bisa jadi diadakan pilgub ulang,” tutur Irman.
Irman mencontohkan kasus Prijanto, wakil gubernur Jakarta yang meminta mengundurkan diri dari jabatannya. Namun permintaan mundur Prijanto ditolak oleh DPRD, dan ia harus melanjutkan jabatannya.
Tak hanya, dari segi konstitusi. Secara akhlak dan etika pun sangat aneh kalau tak ingin dikatakan buruk. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang memikul tanggung jawab di satu daerah, eh mau loncat ke wilayah lain. Bagaimana rakyat yang sedang dia pimpin? Logikanya, dapatkah dikatakan sosok macam ini sebagai figur yang bertanggungjawab?
Pengamat politik Arbi Sanit menilai pencalonan mereka tidak etis karena tindakan pencalonan itu seperti mementingkan diri sendiri atau egois. “Dengan mencalonkan diri sebagai DKI 1, Jokowi dan Alex telah meninggalkan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” ujar Arbi. Jabatan wali kota dan gubernur, kata Arbi, adalah jabatan publik. Artinya, kepala daerah harus melayani publik. “Meninggalkan jabatan publik seperti mementingkan keuntungan diri sendiri,” katanya (tempo.co, Senin, 19/3/12).
Inilah negeri yang cara berpolitik dan pola kepemimpinannya rada aneh kalau tidak bisa dibilang tak bertanggungjawab. Bayangkan, saat ini publik lebih banyak melihat Alex dan Joko berada di Jakarta, wara wiri dengan pasangannya masing-masing—untuk setor muka ke warga Jakarta.
Dan, kabarnya, jika saat kampanye tiba, mereka akan mengajukan cuti sebagai gubernur dan walikota. Maka, andai salah satu dari mereka terpilih, lantas bagaimana dengan “akad” atau “ijab-kabul” yang sudah lebih dahulu mereka nyatakan di daerah yang sudah memilih mereka menjadi pemimpin daerah?
Tak mungkin kan mereka “berpoligami”—menjabat untuk dua kepala daerah sekaligus? Dan, seperti dikatakan Irman Putra Sidin, jika salah satu mereka terpilih, tapi pihak DPRD mereka tak mengizinkan, ya tidak bisa dilanjutkan.
Sebab, tahu sendiri kan, negeri ini menganut paham: harus ada “izin” dari istri pertama. Makanya, jangan aneh-anehlah! Karenanya, sebelum telat, lebih baik dipikir ulang lagi untuk maju sebagai kandidat DKI-1, daripada dibilang tak bertanggungjawab oleh rakyat—khususnya warga masing-masing sang gubernur dan walikota!
Rasulullah Shalallaahu ‘alaihi Wasallam bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya…” Dan, jabatan itu amanah. Jika menyia-nyiakannya berarti khianat!
Keterangan Foto: Joko Widodo (atas), Alex Nurdin (bawah). Foto: tribunnews.com & antaranews