Jakarta (salam-online.com): Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir data bahwa rapat-rapat di Istana menghabiskan anggarap Rp 30,1 miliar per tahun. Angka ini rupanya nilai awal. Setelah dipangkas jumlahnya, mencapai Rp 24,7 miliar.
“Awalnya segitu anggarannya di Setneg, tapi setelah kita review sekitar Rp 20 milar,” ujar Deputi bidang Administrasi Seskab, Djatmiko, seperti dikutip tempo.co (17/4/2012).
Menurut Djatmiko, kebutuhan operasional dalam penyelenggaran sidang-sidang kabinet cukup besar. Dana yang diperlukan untuk satu kali sidang kabinet paripurna dianggarkan sebesar Rp 20 juta.
“Untuk satu kali sidang kabinet paripurna bisa Rp 20 juta,” tambahnya. Wow…!
Dalam perhitungan yang lebih detil, dari Rp 30 milyar lebih, ketemu angka Rp 24,7 milyar untuk anggaran rapat istana yang dihadiri Presiden, Wapres dan para Menteri.
Dana sebesar itu sebagian besar untuk keperluan pengadaan bahan bagi para peserta sidang kabinet paripurna. Seluruh bahan tersebut disiapkan oleh masing-masing kementerian.
Selain penyiapan materi sidang dan dokumen hasilnya, anggaran itu mencakup biayai operasional. Juga untuk keperluan pemantauan.
Bila formatnya sidang retreat, pasti kebutuhannya lebih besar dari Rp 20 juta. Sebab peserta rapat jelas bukan hanya seluruh anggota kabinet dan lembaga kepresidenan, tapi juga para pimpinan BUMN, kepala daerah dan instansi terkait lain.
“Satu tahun bisa dua atau tiga kali ada retreat, tidak sampai Rp 1 miliar,” sambungnya.
Sebelumnya, FITRA melansir alokasi anggaran tahun 2012 untuk bermacam rapat yang dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden sebesar Rp 30.182.898.000. Angka ini diperoleh dari rincian APBN 2012.
Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai itu sebagai suatu hal yang berlebihan. Menurut Yusril, biaya rapat bisa ditekan bahkan tidak memerlukan biaya jika tidak terlalu penting.
“Kalau cuma rapat saja tidak perlu sampai miliaran, itu kan bisa diambil dari biaya anggaran rutin saja,” kata Yusril (rimanews.com, 17/4/2012).
Yusril mengatakan dalam rapat biasanya tidak ada pengeluaran yang besar. Karena itu, ia merasa aneh jika anggaran untuk rapat saja mencapai miliaran rupiah.
“Pengalaman saya dulu tidak perlu mencapai segitu untuk rapat, anggaran diambil dari sekretariat kabinet,” imbuhYusril.
Yaah… Republik Indonesia, eksekutif (lembaga kepresidenan)nya sama saja dengan DPR-nya. Belum lagi lembaga yudikatifnya. Ini negeri, selain dikorup berjamaah dan aset serta kekayaan alamnya dijarah asing, juga boros.
Jika tak dikorup, aset dan kekayaan alam dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat—sesuai amanat konstitusinya—dan anggarannya tak dihambur-hamburkan, baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya, tak ada ceritanya rakyat lapar, sengsara, susah sekolah, sulit cari kerja. Tapi sebaliknya, sekolah benar-benar gratis, berobat tak bayar, lapangan kerja tersedia. Pendek kata, hidup rakyat sejahtera.
FITRA menyatakan, angka sebesar ini jelas sangat tak masuk akal. Anggaran ini sangat membebani rakyat yang kesejahteraannya hingga saat ini terabaikan. Presiden dinilai tidak sensitif di tengah rakyatnya yang centang perenang.
Duh… Indonesia! Kapan cerita bagus menghampirimu? Bilakah pengelola negeri ini berubah menjadi sungguh-sungguh dalam mengurus negaranya?
Merespon cerita di atas, saat tulisan ini dibuat, dari ujung telpon, seorang pemirsa tvone, dalam Apa Kabar Indonesia Pagi (Rabu, 18/4/2012) menyatakan bahwa para pemimpin negeri ini sudah kehilangan hati nuraninya. Begitulah, jika sistem dan kepemimpinan Islam yang sesungguhnya, tak hadir dalam manajemen Negara dan pemerintahan…!
Foto: indonesiatanahairku-blogspot.com & rimanews.com