JAKARTA (salam-online.com): Palang Merah Indonesia (PMI) akan mengirimkan bantuan kepada Muslim Rohingya di Myanmar. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla juga meminta agar pemerintah lebih berperan dalam menyelesaikan masalah Rohingya.
“Kita di PMI bertindak atas nama kemanusiaan, apabila terjadi masalah kemanusiaan pasti sekarang ini akan dibantu,” ujar Jusuf Kalla saat mengunjungi RS PMI Pusat, Jl Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2012).
JK mengatakan, “Pemerintah dalam ASEAN harus lebih peka, mestinya koordinasi untuk memprotes itu,” katanya.
JK juga meminta agar Myanmar tak bertindak diskrimninatif apalagi terjadi pembunuhan di kawasan itu. “Kita harus mendukung Rohingya agar pemerintah Myanmar tidak bertindak diskriminatif, apalagi, katakanlah, terjadi pembunuhan. Kita harus memprotes bersama dan memberikan perhatian yang sama ke Myanmar,” katanya.
Seperti halnya JK, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta pemerintah Indonesia aktif dalam mengatasi masalah Muslim Rohingya. Pemerintah diminta mengirim surat protes kepada Pemerintah Myanmar terkait perlakuan atas Muslim Rohingya. Indonesia tidak boleh diam saja. Sebab ada ribuan orang yang menjadi korban kekejaman di negeri tetangga kawasan ASEAN itu.
“Melihat kenyataan tersebut dan sebagai negara beradab, serta dengan mengacu pada alinea ke-3 paragraf ke-4 pembukaan UUD 1945 pemerintah Indonesia tidak boleh diam. Oleh karena itu Bapak SBY selaku Presiden RI agar mengirimkan nota diplomatik, kecaman kepada Pemerintah Myanmar,” kata anggota FPKS, Indra SH, dalam pernyataannya, Jumat (27/7/2012).
Pemerintah juga diminta segera membuat tempat penampungan bagi pengungsi Muslim Rohingya. “Memberikan suaka politik kepada pengungsi Muslim Rohingya yang terlunta-terlunta di penampungan imigrasi Indonesia,” jelasnya.
Indonesia, lanjut Indra, juga perlu mengirimkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan hal lainnya yang diperlukan bagi pengungsi Muslim Rohingya di kamp pengungsian.
“Indonesia harus berperan aktif dalam melakukan diplomasi internasional, baik itu di forum ASEAN, OKI dan PBB untuk menekan pemerintah Myanmar menghentikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya atas etnis Muslim Rohingya,” jelas Indra. (detik/salam-online)