JAKARTA (salam-online.com): “Pak Ahok sudah mengatakan setuju (tidak akan pegang lembaga-lembaga Islam). Ibu Enda (Sekretaris Komisi A) sudah bertemu dengan Pak Ahok,” ujar Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Zainal Mustafa beberapa waktu lalu.
Front Pembela Islam (FPI) meminta agar Wakil Gubernur Terpilih, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak boleh memegang lembaga Islam di pemerintahan Jakarta. Permintaan ini pun kabarnya sudah disepakati oleh Ahok.
Zainal menuturkan bahwa Pak Ahok sudah sepakat, hal-hal yang terkait dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di pemerintah DKI Jakarta tak dia pegang, karena Ahok non-Muslim.
Sebelumnya, FPI mendesak DPRD Jakarta untuk menunda pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Pasalnya, UU menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menjabat beberapa lembaga Islam. FPI menilai Ahok tidak boleh menjabat di lembaga Islam karena ia bukan orang Islam.
FPI pun meminta DPRD Jakarta untuk segera merevisi aturan Undang-Undang tersebut. Jika belum direvisi, maka pelantikan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih tidak boleh dilaksanakan.
“Soal itu memang tidak terlalu sulit. Yang akan memegang tugas itu kan gubernur terpilih. Atas dasar itu, kita akan sampaikan ke gubernur terpilih,” ujar Zainal.
Zainal menegaskan masalah kelembagaan Islam di pemerintah Jakarta sudah selesai. Ahok sudah sepakat tidak akan memegang lembaga Islam. Nantinya, kepemimpinan lembaga Islam ini akan dijabat oleh kandidat yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Terpilih, Jokowi.
“Jadi, ini sudah selesai. Kepala biro yang membidangi atau badan yang membidangi bisa ditunjuk oleh gubernur terpilih (Jokowi),” kata Zainal. (rima/salam-online)