PADANG (SALAM-ONLINE): Walikota Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar, bukan main kesalnya saat Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Super Blok Siloam milik Lippo Group. Emosi sang walikota tak terkontrol lagi, sehingga keluar kata-kata tak pantas dari mulutnya.
Ia menuding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di balik aksi itu. Ia juga memaki-maki Gubernur Sumatera Barat di depan demonstran.
Sungguh sayang, Fauzi Bahar mengakhiri masa jabatannya dengan kesan imej yang bisa dinilai tidak baik. Saat menyampaikan pidato perpisahan, Senin (17/2), Fauzi terlihat emosi. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu heran masih ada saja pihak-pihak yang menggunakan politik kotor untuk menyerang dirinya setelah 10 tahun menjabat.
Menurut Fauzi, pendemo datang dengan menggunakan mobil PKS. Mereka, kata Fauzi, ditampung di kantor gubernur sebelum bergerak menuju lokasi Fauzi menyampaikan pidato. Fauzi yang marah kemudian menyerang PKS dengan kata-kata kasar.
“Kurang ajar, anjing semuanya,” kata Fauzi saat menutup pidatonya sambil berlalu.
Seharusnya, kata Fauzi, Irwan yang merupakan gubernur dari PKS, melarang demo tersebut. “Seharusnya gubernur larang demo di sini, hanya hari ini saya jadi wali kota,” tuturnya.
Letkol (Purnawirawan) TNI itu juga berpesan agar warga dapat lebih jernih memilih pemimpin selanjutnya. “Saya sampaikan, ada di handphone ibu-ibu, sampaikan ke sanak saudara kita semua, kalau PKS lagi, Anda ingin kacau negeri ini,” katanya.
Mendengar itu pembawa acara coba menenangkan. “Sabar bapak wali kota setelah 10 tahun berjuang untuk kota Padang. Kita ucapkan selamat.”
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membantah mendalangi demo ini. Irwan menegaskan tak mungkin pemerintah berada di belakang demo itu.
“Tidak mungkin pemerintah atau gubernur ikut demo atau dalangi demo,” kata Irwan kepada merdeka.com, Rabu (19/2).
Menurut politisi PKS itu, pendemo dari Forum Masyarakat Minangkabau yang menolak investasi Lippo Group adalah warga. Sedangkan pemerintah sendiri justru berharap daerahnya didatangi investor.
“Yang demo itu masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah pun sangat ingin daerahnya didatangi oleh investor untuk kesejahteraan rakyatnya,” kata mantan anggota DPR itu.
Soal proyek Lippo Super Block Siloam, Irwan menegaskan tidak ikut campur. Dia menyerahkan sepenuhnya pembangunan itu pada pemangku kepentingan asal sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sesungguhnya, demonstrasi menolak Super Blok Siloam di Padang ini bukan yang pertama. Sejak tahun lalu, sejumlah ormas Islam telah menyuarakan keberatannya pada pembangunan Super Blok Siloam yang ditengarai memiliki misi Kristenisasi itu.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat telah melayangkan surat ke DPRD Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang pada Juni 2013 lalu, tentang sikap tegas penolakan rencana pembangunan Super Blok Siloam yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.
Ketua Bidang Fatwa dan Hukum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar di Padang, mengatakan, pembangunan Super Blok Siloam dikhawatirkan dapat merusak akidah umat dan masyarakat Minangkabau.
“Sikap tegas MUI serta ormas Islam setelah melalui pertimbangan yang matang, mengkaji dari berbagai aspek, termasuk juga dengan LKAAM, pemangku adat, dan sebagainya,” ucapnya seperti dikutip Merdeka.com. Jika pembangunan tersebut tetap dilakukan, maka MUI menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang sensitif.
Dia mengungkapkan, penolakan tersebut karena pemilik Siloam, James T. Riadinya pada 2001 pernah menyatakan akan mengkristenkan desa-desa miskin di Indonesia, namun mendapat protes dari Muhammadiyah pusat.
MUI Sumbar juga menilai adanya pembangunan Super Blok Siloam (rumah sakit, mall, sekolah, hotel dan sarana lain), tidak murni bisnis, namun terdapat berbagai hal yang ujungnya bisa mengubah wajah Sumbar dan Minangkabau yang memiliki falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK)”.
“Kita jangan hanya melihat lapangan kerja yang akan dapat dibuka, namun juga segi keimanan. Jika hanya lapangan kerja, saat ini juga ada beberapa rumah sakit yang sedang dibangun di Kota Padang dan tentu dapat menampung lapangan kerja,” kata Gusrizal seperti dikutip Antara.
“Sebab itu dengarkan umat, ulama, pemimpin umat informal, sebab mereka hanya bertugas menjaga akidah di negeri ini,” tegasnya. (merdeka.com/bersamadakwah]
salam-online