JAKARTA (SALAM-ONLINE): Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi minta agar polri tidak menggantung soal nasib jilbab polwan. Ia mengaku sudah menyampaikan saran ini.
”Tidak usah menunggu DPR, keputusan Kapolri pun sudah cukup. Mengapa urusan jilbab kok sulit? Urusan yang lain gampang,” ungkap Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini seusai acara tasyakuran hari lahir NU ke 88, Jumat (31/1) malam, seperti dikutip Republika Online.
Belum jelasnya aturan jilbab polwan yang dijanjikan pasca pencabutan izin Kapolri, membuat nasib polwan berjilbab terkatung-katung. Hasyim Muzadi meminta Kapolri untuk menetapkan izin internal tanpa melalui pembahasan DPR.
Tahun lalu Kapolri Sutarman sempat mempersilakan polwan untuk mengenakan jilbab, dan disambut dengan maraknya polwan berjilbab. Tetapi baru sehari kemudian izin itu dicabut kembali, dan dijanjikan akan dibuat terlebih dahulu peraturannya. Dan sampai sekarang aturan pemakaian jilbab untuk polwan di tubuh polri itu tak jelas. Padahal banyak polwan berjilbab yang menanti aturan dibolehkannya berjilbab.
“Polri belum mengeluarkan kebijakan bagi polwan yang mengenakan jilbab. Sebab, masalah ini masih dalam pengkajian,” itu dalih yang disampaikan Kapolri seperti dikutip Republika Online (15/1).
Sebegitu lamakah pengkajiannya? Maka, sulit menampik sinyalemen yang mengatakan ada tangan-tangan kotor yang bermain untuk mengganjal dibolehkannya polwan berjilbab setelah melihat kenyataan ramainya anggota polisi wanita itu mengenakan jilbab. (RoL/salam-online)