JAKARTA (SALAM-ONLINE): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat minta kasus-kasus Kristenisasi yang marak terjadi belakangan ini diusut tuntas dan diselesaikan secara hukum. Ini lantaran sering kali kegiatan pemurtadan itu hanya diselesaikan melalui dialog atau proses informal lainnya.
Sebut misalnya, kasus kristenisasi pada 2008 di kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat.
Aksi pemurtadan tersebut hanya diakhiri dengan ratifikasi Piagam Sentul oleh warga setempat dan pihak Sentul City.
Menurut Wakil Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, penyelesaian masalah kristenisasi mesti dilakukan secara tegas sehingga tidak berulang lagi di kemudian hari. Artinya, perlu penegakan hukum sebagai jalan penyelesaian utama.
Sebab, ungkap KH Ma’ruf Amin, kristenisasi—dalam konteks penyebaran Kristen kepada orang yang sudah beragama—telah melanggar aturan yang berlaku, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Pasal 4 Tahun 1979.
“Dalam penyiaran agama itu ada aturannya. Makanya, kita mesti kembali pada SKB itu,” ujar KH Ma’ruf Amin di Jakarta seperti dikutip Republika Online, Selasa (9/12).
Selanjutnya, KH Ma’ruf Amin menekankan, pentingnya mengusut tuntas setiap aksi kristenisasi yang terjadi di Tanah Air.
Sebab, aksi kristenisasi jelas-jelas telah melanggar aturan, sebab, baik pendakwah maupun masyarakat yang didakwahi mesti seagama. Karena itu, kata KH Ma’ruf Amin, pemerintah mesti menegaskan kembali aturan yang berlaku. Caranya, dengan mengutamakan proses hukum tinimbang proses dialog informal sebagai penyelesaian masalah kristenisasi.
“Itu dari segi pemerintah. Kalau untuk pencegahan (kristenisasi), perlu upaya dari masyarakat sendiri,” ujar Ma’ruf Amin.
Dia menilai, kristenisasi dapat ditangkal sedini mungkin bila masyarakat sungguh-sungguh bersatu dalam membentengi akidah umat Islam. Maka, kalangan pemuka umat Islam mesti melakukan pendidikan dan penerangan secara internal kepada kaum Muslimin Indonesia. (ROL)
salam-online