JAKARTA (SALAM-ONLINE): Sebelumnya diberitakan, pimpinan DPR, Majelis Ulama Indonesia, umumnya ormas Islam dan kelompok Islam lainnya mendukung Hamas membuka kantor perwakilannya di Indonesia.
Namun pemerintahan Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari menolak tanpa tawar terhadap rencana Hamas itu. Alasannya, pemerintah RI hanya mengakui Negara Palestina, yang sudah diwakili Kedubes Palestina. Pemerintah berdalih, yang diakui RI bukan kelompok-kelompok politik di Palestina.
“Kedutaan Palestina di Jakarta sudah mewakili seluruh bangsa dan rakyat Palestina,” ujar Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Hasan Kleib tentang pandangan Menlu Retno Lestari menjawab wartawan di Jakarta, melalui Ponsel, Senin (1/12/2014), demikian dikutip LensaIndonesia.com, Selasa (2/12).
Walau begitu, Hasan menilai, RI tidak mempermasalahkan jika Hamas masuk ke dalam Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Sebab, faksi-faksi di Palestina merupakan persoalan negera tersebut.
“Jadi, Indonesia hanya mengakui negara Palestina yang diwakili Kedubes di Jakarta. Tentang ada perwakilan (Hamas) unsur dari kedutaan, ya silakan. Tapi tidak secara terpisah membuat kantor perwakilan,” tandas Hasan.
Jika DPR minta penjelasan sikap pemerintah terhadap Hamas, menurut Hasan, Menlu Retno Lestari Priansari Marsu, akan memberi alasan seperti itu. Sebab, lanjut Hasan, Indonesia tidak memihak kepada salah satu kelompok politik tertentu, tapi memihak pada pemerintah yang resmi.
“Kami tidak bisa mendukung, karena bagi kami Kedubes Palestina sudah mewakili seluruh rakyat dan Bangsa Palestina. Apakah itu dari Faksi mana pun, yang penting rakyat Palestina,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jumat lalu (28/11/14), delegasi Hamas menemui DPR RI di Senayan. Delegasi itu minta izin DPR terkait membuka kantor perwakilan Hamas di Jakarta.
Saat ini, Palestina memiliki dua faksi kuat, Fatah dan Hamas. Keduanya, seperti diungkapkan kata Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto, punya sikap politik yang berbeda, dalam soal bagaimana Palestina merdeka.
Hamas menghendaki Palestina merdeka secara total, tanpa mengakui penjajah Zionis. Ini sangat berbeda dengan Fatah yang mengakui penjajah itu sebagai negara, berdampingan dengan Palestina yang Merdeka.
“Hamas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tidak mengakui Negara ‘Israel’,” kata Hikmahanto kepada wartawan, Ahad (30/11/2014). (Licom)
salam-online