JAKARTA (SALAM-ONLINE): Joko Widodo (Jokowi) digugat atas perbuatan melawan hukum dengan mekanisme citizen law suit lantaran keputusan pemerintahannya mengeluarkan perizinan ekspor dan pertambangan khusus bagi PT Freeport Indonesia.
Gugatan, seperti dilansir RMOL.CO, Senin (2/2), dilayangkan tim kuasa hukum Trisakti dan Nawacita atas nama empat orang yakni Arief Poyuono, Haris Rusly, Kisman Latumakilata, dan Iwan Sumule di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Arief Poyuono mengatakan, pemerintah memberikan waktu PT Freeport Indonesia untuk menyiapkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) bahan tambang mentah. Perjanjian (MoU) yang ditandatangani Menteri ESDM Sudirman Said menyetujui perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang habis waktunya pada 24 Januari 2015.
“Penandatanganan MoU inkonsistensi dengan sikap pemerintah sebelumnya yang berulang kali mengancam akan menghentikan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport,” jelasnya di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Senin (2/2) sebagaimana dikutip RMOL.CO.
Gugatan dengan nomor register 50/PDT.GBTH.PI.W/2015/PNJKTPST dimaksud meminta majelis hakim untuk membatalkan perjanjian pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
“Tergugat satu adalah Presiden Jokowi Cq Menteri ESDM sebagai pemerintah atau pemberi izin. Kedua adalah PT Freeport Indonesia yang mendapatkan izin,” ujar Arief yang juga Ketum FSP BUMN Bersatu.
Atas adanya gugatan tersebut, penggugat juga meminta agar selama masa persidangan PT Freeport tidak diperbolehkan melakukan ekspor dan penggalian tambang di Papua sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
“Petitum dalam gugatan ini adalah meminta majelis hakim PN Jakpus menghukum Presiden Jokowi untuk membatalkan MoU dengan PT Freeport Indonesia, serta seluruh perjanjian dan atau produk hukum lainnya yang memberikan izin ekspor meskipun belum memiliki smelter di Indonesia,” tegas Arief. (rmo.co)
salam-online