JAKARTA (SALAM-ONLINE): Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution membantah tudingan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai pihak yang memblokir situs-situs Islam. Menurutnya, pemblokiran tersebut murni ide dari Kemenkominfo.
“Saya tegaskan BNPT tidak pernah memblokir situs-situs. Yang blokir (situs Islam, red) itu Kemenkominfo,” kata Saud dalam acara diskusi yang digelar di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).
Dia mengaku telah menjadi kambing hitam atas pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo. Tidak sedikit masyarakat menuding BNPT ingin memberangus situs-situs dakwah yang mengajarkan ajaran Islam yang murni.
“Kenapa harus saya katakan ini? Karena saya beberapa waktu belakangan ini dituding-tuding oleh banyak pihak. Disebutnya saya ini menutup situs dakwah Islam,” ujarnya.
Saud menjelaskan, BNPT bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2. BNPT hanya berperan mengusulkan ada beberapa situs yang memuat konten membahayakan, khususnya soal gerakan radikal.
“Seharusnya direktorat jenderal di bawah Kemenkominfo melakukan penelusuran, apakah situs yang diusulkan BNPT tersebut adalah benar-benar membahayakan atau tidak. Jika penelusuran menunjukkan tidak ada persoalan, tim berhak mengembalikan usulan itu ke BNPT,” imbuhnya.
“Tapi jika benar ada konten berbahaya, Dirjen itu yang wajib memberitahu ke pemilik situs. Eh, di situs kamu itu ada berita negatif, tolong turunkan. Selesai masalah,” tambahnya.
Ketika ditanya BNPT menyalahkan Kemenkominfo atas protes masyarakat ini, dia membantahnya. Menurutnya dia hanya menyarankan kementerian tersebut agar lebih teliti dalam bekerja dan sesuai dengan amanat peraturan menterinya sendiri.
“Jika Kemenkominfo menjalankan peraturan masalahnya tidak akan jauh. Sebetulnya kalau mekanismenya itu jalan, enggak ada masalah. Bilang ke pemilik situs, kalau enggak mau didrop beritanya, ya baru diblokir, selesai masalah,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu pemimpin redaksi Hidayatullah.com, Mahladi, salah satu yang situsnya diblokir membantah bahwa situsnya mengajarkan Islam radikal seperti yang dituduhkan Kemenkominfo dan BNPT.
“Kami bukan pengecut. Kami, kalau ada salah, pasti kami perbaiki. Tapi tidak ada usaha atau upaya untuk mengklarikasi kepada kami sampai saat ini,” katanya.
Dia menceritakan jajaran redaksi Hidayatullah.com sempat melayangkan protes ke BNPT dan Kemenkominfo terkait pemblokiran tersebut. Namun pihak Kemenkominfo mengaku pihak BNPT yang berhak membuka situs itu kembali dan menjelaskan alasan pemblokiran.
“Nah, kita ke BNPT. Diterima oleh Profesor Irfan. Kami minta tolong tunjukkan di mana salah kami. Kami katanya dituding mengajak orang berbaiat ISIS, perang di Suriah, mana buktinya,” jelasnya.
Dia menjelaskan BNPT pun tidak bisa membuktikan, malah dirinya membawa artikel yang menentang keberadaan ISIS dan radikalisme.
“Respon Profesor Irfan dia hanya menepuk jidatnya sambil bilang, ‘Baik, kami akan melakukan kajian lagi’,” cetusnya.
Mahladi meyakinkan bahwa situsnya tidak mengandung konten radikalisme. Menurut dia, konten yang dimuat situsnya hanya soal dakwah Islam.
“Cita-cita Pak Saud (Kepala BNPT) untuk melindungi NKRI adalah cita-cita kami juga. Hanya saja, persoalannya, jika untuk mencapai itu ada masalah, kami yang dapat getahnya,” tutur Mahladi.
Sumber: harianterbit.com
salamonline