JAKARTA (SALAM-ONLINE): Tragedi kemanusiaan kembali dipertontonkan dengan gamblang oleh kaum ekstrimis Budha Myanmar dan didukung oleh pemerintahnya terhadap Muslim Rohingya.
Kaum Muslim Rohingya tidak dianggap sebagai manusia sehingga mereka diperlakukan dengan biadab oleh manusia sesamanya dan juga oleh pemerintahnya. Bahkan binatang pun lebih dimulyakan dibanding kaum Muslim Rohingya.
Kini kaum Muslim Rohingya dengan penderitaan tak terkirakan terdampar di bumi ‘serambi Makkah’.
“Karenanya, sebagai sesama manusia, makhluk termulia di antara semua makhluk Allah, DPP Perhimpunan Al-Irsyad mengutuk tindakan biadab yang dilakukan oleh siapapun terhadap kaum Muslim Rohingya dan agar memperlakukannya sebagaimana layaknya manusia sebagai makhluk terhormat,” demikian rilis yang disampaikan Wakil Ketua Umum Perhimpunan DPP Al-Irsyad, Husen Al-Makati, yang diterima redaksi, Kamis (4/6).
Selanjutnya, Al-Irsyad menuntut pemerintah Myanmar dan para pimpinan umat Budha di Myanmar agar menghormati hak-hak asasi manusia untuk semua umat.
Juga, “Menuntut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan Pemerintah Myanmar menghentikan perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap kaum Muslim Rohingya, bila perlu menjatuhkan sanksi yang setimpal,” tegas Husen Al-Makati.
Ia juga meminta Pemerintah RI untuk menekan Pemerintah Myanmar dan para pemimpin umat Budha dunia agar menghentikan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap kaum Muslim Rohingya.
“Dan menghimbau pemerintah RI untuk menerima dan melindungi dengan baik pengungsi Muslim Rohingya yang ada di Indonesia,” pintanya.
Kepada pemimpin umat Budha di Indonesia, Al-Irsyad meminta agar menekan pemimpin umat Budha dan penganut Budha di Myanmar untuk menghentikan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap kaum Muslim Rohingya.
Berikutnya, Al-Irsyad menghimbau umat Islam Indonesia, baik perorangan maupun lembaga, untuk memberikan bantuan—moril maupun materil kepada Muslim Rohingya.
Di akhir rilisnya, Perhimpunan Al-Irsyad menghimbau Muslim Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta kerukunan antar umat beragama di Wilayah Negara Kesatuan RI. (so)