JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo merencanakan meminta maaf kepada keluarga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagaimana diungkap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sejumlah kalangan menyatakan penolakannya. Bahkan di kabinet Jokowi sendiri, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan tegas menyatakan bahwa permintaan maaf itu tidak logis.
Menggunakan logika mana pun, kata Menhan, minta maaf kepada PKI tak masuk akal.
“Pake logika aja, yang berontak siapa, yang bunuh duluan siapa, yang bunuh tentara kita siapa? Masa yang berontak dan membunuh kita malah minta maaf. Itu sama saja saya dipukulin atau digebukin terus saya minta maaf,” tegasnya seperti dikutip RMOL.co, Rabu (19/8).
Dari DPR, di antaranya Fadli Zon, juga menolak jika hal tersebut dilakukan pemerintah.
“Itu blunder besar. Karena ini peristiwa dan fakta sejarah di masa lalu,” kata Wakil Ketua DPR ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8), dikutip dari RMOL.co
Menurutnya, pemerintah memicu konflik baru di masyarakat kalau benar-benar meminta maaf kepada keluarga partai terlarang tersebut.
“Kalau diangkat lagi, ini blunder dan memancing konflik besar. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, bisa bubar negara ini,” ungkapnya.
Namun sambung Fadli, dalam suatu pertemuan, ia sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Ternyata kata dia, Presiden belum terpikir untuk permintaan maaf itu.
“Presiden bilang tidak ada, terpikir pun tidak,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Sumber: RMOL.co