JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dalam menangani krisis kemanusiaan yang melanda, sering kali terjadi benturan di lapangan karena aturan untuk pencari suaka belum ada di Indonesia.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dulu, di dalam Undang-Undang (UU) Imigrasi, DPR sudah pernah ingin membuat, namun pemerintah tidak menyetujui.
“Kita mau mencantumkan kata pencari suaka saja di dalam UUD kita, itu ditentang banyak pihak, contoh seperti Rohingya yang sedang mengalami kesulitan, kementerian luar negeri itu ngotot betul. Padahal sudah jelas penderitaan Muslim Rohingya sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM,“ ujar Fahri dalam acara seminar ‘Solusi Tuntas Melayani Pengungsi Rohingya’ di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8).
Bahkan menurut Fahri Pemerintah Indonesia perlu meyakini soal kemanusiaan ini adalah pintu amal dan pintu rezeki kita sekaligus. “Barangsiapa yang menolong maka akan ditolong, falsafah seperti itu harus diintroduksi sebanyak banyaknya,” tandasnya.
“Kalau sekarang yang ada Pemerintah Indonesia terkesan pesimis dalam menangani kemanusiaan, takut, wah nanti banyak pengungsi kita susah, tidak begitu cara mikirnya,“ tambahnya.
Fahri melanjutkan, Indonesia adalah bangsa Muslim terbesar yang harus terlibat dan bahkan harus diseret paksa dalam memberikan perlindungan kepada gerakan kemanusiaan, baik yang datang ke Indonesia maupun yang ada diluar.
“Sebagai manusia ciptaan Allah yang paling baik, seperti yang diterangkan Al-Qur’an Surat Tin, kalau manusia adalah ciptaan Allah paling terbaik, pasti tidak akan membebani kita, pasti ada manfaatnya buat kita, pasti dia rahmat bagi semesta alam, pasti dia akan baik untuk perekonomian kita, akan mempermudah kebudayaan kita,” tegasnya.
“Kalau mindsetnya dirombak, baru Indonesia ini bisa tampil menjadi pemain global, kalau tidak, ya tidak dianggap, di mana-mana tidak akan dianggap,“ tutur Fahri.
Di akhir seminar Fahri menegaskan solusi yang harus Pemerintah lakukan adalah bahwa Indonesia harus belajar dari kasus Rohingya, karena kasus itu membuka potensi besar untuk Indonesia, bahwa kita memiliki kekuatan rakyat yang kuat sekali. “Ketika negara tidak sanggup menangani kasus ini, ternyata ada dari warga secara mandiri membantu,” tuturnya.
“Bahkan ketika negara tidak sanggup mengatasi problem kemanusiaan yang ada di dunia, ternyata ada banyak kelompok dari masyarakat kita yang kemudian terjun, terlibat dan melakukan sesuatu secara mandiri dan independen,” ungkapnya. (EZ/salam-online)