JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pada kunjungan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) di Jakarta, Rabu (17/9) Jimmy Wanimbo dan Pandimor Yikwa, keluarga dari mereka tewas kena tembak saat kelompok Gereja Injili di Indonesia (GIdI) melakukan serangan terhadap umat Islam Tolikara, menceritakan sebelum aksi GIdI itu berlangsung.
Menurut Jimmy dan Pandimor, sebelum aksi serangan, GIdI dan panitia pelaksana Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) mengadakan pertemuan tertutup.
“Ada pertemuan (rapat) gelap sebelum penyerangan terhadap Muslim di Tolikara. Dalam kepanitiaan tersebut ada dua kubu. Dari salah satu kubu tersebut melakukan pertemuan untuk membicarakan penyerangan kepada Muslim,“ ungkap Jimmy saat memberikan kesaksian di Kantor Komnas HAM, Rabu (17/9).
Adik Jimmy, Bily Wanimbo, menambahkan, beberapa panitia diajak rapat untuk membahas penyerangan yang akan dilakukan kepada Muslim saat shalat Idul Fitri dilaksanakan di Distrik Karubaga, Tolikara, 17 Juli lalu.
“Pertemuan tersebut ada dua kubu, salah satu di antaranya dikumpulkan untuk membicarakan penyerangan. Ada 100-an orang yang diundang dalam rapat tertutup tersebut,“ ujar Jimmy.
Jimmy menuturkan berdasarkan informasi yang diterimanya, pertemuan tersebut dilakukan dikediaman Bupati Tolikara Usman G Wanimbo.
“Rapat pertemuan itu dilakukan di Kantor Bupati Tolikara, di lantai dua, pada malam hari, Kamis 16 Juli. Pemimpin rapat di antaranya sudah ditahan di Polda Papua dan penyerangan tersebut dibiayai oleh Usman G Wanimbo,“ terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Usman Wanimbo adalah sosok orang yang siap mengeluarkan dana berapa pun biayanya untuk keperluan “proyek tersebut.
“Dana-dana tersebut menggunakan uang APBD yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah,“ ungkap Jimmy lagi.
Sejauh ini, kata Jimmy, aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Papua untuk menangkap Bupati Tolikara karena diduga menyelewengkan dana APBD, berbuntut munculnya kasus penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara tersebut.
“Ini merupakan pengalihan isu yang dilakukan Bupati, karena dugaan melakukan penyelewengan dana APBD sebesar Rp 635 miliar untuk kepentingan Pilkada 2017,“ tegasnya. (EZ/salam-online)