JAKARTA (SALAM-ONLINE): Program wajib bela negara yang dibuat oleh pemerintah merupakan dasar yang seyogianya merupakan kewajiban asasi bagi setiap warga negara.
“Itu bagus atas dasar konstitusi dan memang lazimnya Kewajiban bela negara itu bagus, hanya nanti bagaimana bentuk implementasinya. Ada yang bentuknya mahasiswa tingkat militer, ada juga yang untuk tingkat tertentu,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr Din Syamsuddin kepada wartawan di kantor MUI Pusat, Kamis (15/10).
Secara esensial, lanjut Din, program bela negara ini merupakan kewajiban asasi bagi setiap warga negara.
“Saya belum mendalami konsep pemerintah, bela negara ini apa, tapi secara esensial merupakan kewajiban asasi setiap negara. Saya belum berpikir secara khusus. Membela negara itu bisa kita lakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan visi kita masing masing, antara lain, jika ada masalah bangsa,“ imbuhnya.
“Termasuk tidak menjual aset bangsa ke luar negeri. Jangan kita buat program bela negara kepada masyarakat, tetapi kita jual semua aset Negara,” katanya.
Din meminta kepada pemerintah agar tidak memberi peluang kepada pihak asing terlalu banyak.
“Ini jangan-jangan yang harus bela negara adalah pemerintah dulu. Itu makanya Trisakti Bung Karno itu penting, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya, itu bela Negara,” terangnya.
Tapi kalau nanti aset negara dijual kepada asing, tegas Din, itu akan memberi peluang begitu banyak kepada asing.
“Itu dianggap sebagai tidak bela Negara, bahkan bisa menghancurkan negara,” tandasnya (EZ/salam-online)