JAKARTA (SALAM-ONLINE): Setahun kepemimpinan Jokowi-JK, politik makin gaduh. Leadership Lemah. Republik Indonesia di Era Jokowi, layaknya Republik Multipilot. Demikian diungkapkan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula.
Beni menyebut Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya.
“Setahun memimpin, penegakan hukum makin sulit terwujud. KPK dan kepolisian malah semakin lemah. Sejumlah kasus-kasus besar semakin tak jelas penyelesaiannya. Hari ini, Sumatera dan Kalimantan sedang darurat asap,“ ujar Beni Pramula kepada salam-online, Ahad (18/10).
Aktivitas masyarakat sangat terganggu, dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah lamban dalam menangani darurat asap. Alih-alaih menangani darurat asap, malah sibuk mengajukan draft revisi UU KPK.
“Pada 20 Oktober ini akan ada aksi besar-besaran lagi yang dilakukan oleh berbagai elemen. Saat ini memang kami menyadari bahwa pegiat sosial, mahasiswa, pemuda, LSM, Ormas-ormas masih terkotak-kota dan belum bersatu untuk menurunkan Jokowi-JK. Namun kami dari berbagai kalangan sedang merajut kebersamaan itu,” ungkap Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika ini.
“Kami terkoneksi satu sama lain dan 20 Oktober ini organ-organ taktis akan bertemu di jalanan untuk bersama-sama merespon problematika bangsa dan keumatan. Konsolidasi masif untuk menyamakan pandangan tengah dan terus kami lakukan,” tandasnya.
Pada saatnya nanti, lanjut Beni, pihaknya yakin akan bertemu pada sebuah muara, bersatu untuk memperbaiki Indonesia, dengan mengganti rezim dan memperbaiki sistem.
Lihat saja, beber Beni, yang di awalnya hanya ratusan massa yang mendesak Jokowi-JK untuk lengser, kini sudah ribuan. Bahkan nanti jika konsolidasi sudah benar-benar maksimal, ujarnya, jutaan rakyat akan turun ke jalan mendesak Jokowi-JK untuk turun dari jabatannya.
“Pada 20 oktober ini genderang perubahan itu akan kami tabuh di beberapa titik aksi, di antaranya istana dan DPR RI. Ribuan massa akan mendesak Jokowi-JK untuk lengser dan kami akan merangsek ke Senayan meminta agar dilakukan sidang istimewa mencabut mandat Jokowi-JK,“ paparnya.
Ada beberapa tuntutan yang akan diajukan pada 20 Oktober nanti, d antaranya ‘bangun kedaulatan ekonomi bangsa, tolak Perpanjangan Kontrak karya PT Freeport dan perusahaan asing lainnya yang mengancam kesejahteraan rakyat, segera tangani Darurat Asap di Sumatera dan Kalimantan’.
“Selanjutnya kami mendesak DPR/MPR RI untuk menggelar Sidang Istimewa, mencabut mandat Jokowi-JK, lalu membentuk presidium Nasional untuk mempersiapkan kepemimpinan baru. Jokowi-JK harus turun dari jabatannya,“ pungkas penulis buku Ironi Negeri Kepualauan ini. (EZ/salam-online)