JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula menuturkan, berbagai organ-organ taktis mulai terbentuk dalam merespon kepemimpinan Jokowi-JK. Sebut misalnya, ada yang menamakan diri Aliansi Tarik Mandat ( ATM ), yang sejak satu tahun belakangan ini konsisten menggaungkan Tarik Mandat Jokowi-JK, organ taktis yang diinisiasi oleh IMM, GPII, Himmah Alwasliyah dan Himmah Persis.
Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesisa (SNPI), digagas oleh PMKRI, LMND dan IMM. Lingkar Study Ciputat (LSC), dimotori oleh lintas generasi alumni UIN Ciputat. Lalu, ada Aliansi Indonesia Bersatu (AIB), Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat (AMKM), Barisan Mahasiswa Oposisi Nasional ( BMON ) dan sebagainya.
Ia menyebutkan forum-forum diskusi juga marak diselenggarakan aktivis dari berbagai kalangan, sebut saja misalnya Forum Aktivis Lintas Generasi yang melahirkan Petisi Keprihatinan Rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Forum-forum tersebut memiliki agenda rutin dan sangat masif melakukan kajian-kajian serta agenda-agenda aksi dalam merespon persoalan Bangsa.
“Organ dan forum-forum tersebut menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi layak untuk dipertahankan yang, itu berarti sama halnya menuntut pergantian kepemimpinan nasional atau dalam arti mereka menginginkan Jokowi-JK untuk lengser dari jabatannya. Maraknya organ-organ taktis tersebut dibentuk menandakan bahwa kegelisahan rakyat semakin meluas,“ ujar Beni Bramula kepada salam-online, Ahad (18/10).
Genap setahun Jokowi-JK menahkodai bangsa Indonesia. Harapan rakyat Indonesia begitu besar. Presiden yang merepresentasikan diri sebagai wong cilik, yang mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia dengan visi Trisakti, dan semangat Pancasila. Mencita-citakan bangsa yang berdaulat.
“Setahun memimpin, Rakyat Indonesia harus mengubur harapan tersebut. Trisakti sekadar retorika politik semata, Nawacita jadi dukacita. Kedaulatan semakin jauh dari kenyataan. Kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-JK malah semakin liberal,“ ungkap penulis buku Ironi Negeri Kepulauan ini, prihatin.
Selanjutnya, menurut Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika ini, pemerintahan Jokowi-JK hanya membuka keran liberalisasi di semua sektor. BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung “menjual” daripada “Mengungtungkan” negara.
“Janji mengembangkan mobil Esemka, nyatanya tidak. Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, malah memberikan karpet merah kepada ribuan pekerja asing, sementara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjamur. Rupiah menembus angka di atas Rp 13.000/Dolar. Lalu memperpanjang izin ekspor kepada PT. Freeport walaupun melanggar UU Minerba, dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport yang jelas-jelas melanggar UU,” terangnya. (EZ/salam-online)