JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mengikuti dinamika dan perkembangan pemberantasan korupsi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sikapnya untuk menudukung penuh KPK memberantas korupsi di Indonesia.
“Menghargai tekad dan langkah Pemerintah untuk pemberantasan korupsi, tapi prihatin dengan masih tingginya korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir saat konferensi pers Pernyataan Sikap Muhammadiyah tentang Masalah Korupsi dan Eksistentsi KPK di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurutnya, penegakan hukum yang masih lemah membuat eksistensi KPK berkurang dalam menangani tindak korupsi.
“Kami melihat adanya usaha-usaha sistematis yang berusaha melemahkan eksistensi dan peran lembaga pemberantasan korupsi,” terangnya.
Bahkan Haedar menilai adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antara lembaga-lembaga negara, khsususnya antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.
“Adanya indikasi intervensi politik, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu,” ungkapnya.
Belum tumbuh dan berkembang, menurut Haedar, budaya anti korupsi, baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat.
“Korupsi cenderung lebih dilihat sebagai masalah politik dan hukum belaka sehingga aspek nilai, moral dan keadabannya kurang mendapatkan perhatian,” tambahnya.
Muhammadiyah, ujar Haedar, akan memberikan dukungan sepenuhnya eksistensi lembaga KPK. Karenanya, kata Haedar, dalam rangka mendukung kinerja KPK, pemerintah hendaknya segera menetapkan anggota KPK yang baru sesuai dengan hasil seleksi tim dan fit and proper test yang telah dilakukan oleh DPR.
“Penundaan penetapan anggota KPK akan melemahkan eksistensi KPK secara psikologi, politis dan hukum,” tegasnya.
Konferensi pers dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu’ti, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH Hasyim Muzadi, Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah Prof Dr Yunahar Ilyas, Bendahara PP Muhammadiyah Drs Murji Ali. (EZ/salam-online)