JAKARTA (SALAM-ONLINE): Kegaduhan politik Indonesia selama beberapa bulan terakhir terkait Freeport di Papua mendorong Pengurus Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia untuk menyatakan sikapnya kepada Pemerintah agar menghentikan Kontrak Karya perusahaan asing yang telah berlangsung hampir 50 tahun itu.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum PB Pemuda Muslim Indonesia Muhtadin Sabily. Ia menilai Amerika Serikat (AS) lewat PT Freeport Indonesia telah menjadi VOC era baru di Indonesia yang terkenal dengan politik Devide Et Impera itu, yaitu memecah belah bangsa untuk melanggengkan perbudakan di bumi Indonesia, dalam hal ini mengeruk kekayaan Papuan tanpa keadilan.
“Situasi politik saat ini dapat dikatakan memecah belah bangsa, dimana para elit politik saling menjatuhkan sampai hampir menutup mata bahwa di saat mereka saling ‘berperang’, ada rakyat yang nyaris mati di Papua karena kelaparan,” ujar Muhtadin dalam acara diskusi publik ‘Keniscayaan Nasionalisasi di Balik Sengkarut Freeport’, di Warung Komando, Jl Saharjo, Tebet, Jakarta, Ahad (13/12).
Menurut Muhtadin, tanah dan air yang mereka tinggali justru membuat satu Negara, yaitu Amerika Serikat menjadi digdaya. “Situasi seperti ini sama seperti perbudakan. Bukan saja perbudakan terhadap individu maupun masyarakat, tapi perbudakan terhadap negara Indonesia,” tandasnya.
Ia mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, dalam Al-Qur’an Surat Al-Balad ayat 10-13 yang berbunyi: “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (Kebaikan dan kejahatan), tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan.”
PB Pemuda Muslimin menyadari bahwa menasionalisasikan Freepport adalah upaya untuk melepaskan perbudakan yang sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Balad di atas. Karena itu, PB Pemuda Muslimin Indonesia menegaskan, Freeport harus dinasionalisasi agar negeri ini terbebas dari perbudakan. (EZ/salam-online)