Ratna Sarumpaet: “Ahok Semena-mena karena tak Ada Kontrol”
AKARTA (SALAM-ONLINE): Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam LHP BPK tentang adanya indikasi kerugian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta ternyata sangat banyak. Sebut misalnya pengadaan UPS, Scaner, Penyertaan Modal daerah pada BUMD Jakpro, Transjakarta, Taman BMW, Duta Pertiwi, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan kasus-kasus lainnya.
Di antara hasil temuan BPK yang menjadi perhatian publik adalah pembeliaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Kasus ini diindikasikan merugikan keuangan daerah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 191 Miliar.
Budayawan dan aktivis politik Ratna Sarumpaet menyebutkan ada kelemahan pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam mengontrol Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam memimpin Jakarta.
“DPRD di mana ruhnya? Saya tidak pernah lihat DPRD mengontrol pemerintah. Fungsi DPRD adalah mengontrol pemerintah supaya tidak semena-mena. Yang membuat Ahok semena-mena karena tidak adanya kontrol. Intinya pemimpin seperti Ahok harus disingkirkan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin baik yang membangun Jakarta bersama masyarakatnya,” ujar Ratna dalam diskusi bertema ‘Menanti Langkah KPK dan Mengungkap Tuntas Sumber Masalah RSSW’ yang digelar oleh Masyarakat Pengawal Hasil Audit BPK-RI di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Kamis (17/12).
Menurut Ratna, karena kelemahan itulah akhirnya Ahok berlaku semena-mena dalam menjalankan roda pemerintahan. Ahok, katanya, kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan ‘tidak membangun kemanusiaan’.
Kalau kita kembali ke Kampung Pulo, ungkap Ratna, Ahok ngotot menggusur warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, itu merupakan kejahatan yang dilakukan Ahok dan persengkokolannya dengan para investor.
“Melihat peristiwa Kampung Pulo, Ahok dalam melihat rakyat seperti tidak memiliki rasa kemanusiaan. ‘Saya kerahkan tentara,’ kata Ahok. Ini orang siapa? Kerasukan apa? Indonesia salah kalau membiarkannya memimpin Jakarta sebagai ibu kota,” tegasnya.
Sejak Ahok memimpin Jakarta, kata Ratna, suasana menjadi panas. Ia mencontohkan hal yang membuat ‘panas’, misalnya Ahok melaporkan anak buahnya sendiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, seharusnya Ahok tak perlu sampai mendatangi KPK dan cukup melaporkan temuannya melalui telepon. (EZ/salam-online)