JAKARTA (SALAM-ONLINE): Banyu Biru Djarot terancam dicoret jadi anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Pasalnya, yang bersangkutan dinilai memamerkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara di media sosial.
Ini semakin menguatkan pandangan adanya praktik bagi-bagi kursi, lansir Kompas.com, Senin (1/2).
Banyu Biru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk bekerja di Badan Intelijen Negara. Namun, dia justru ditunjuk karena ikut membantu memenangkan Joko Widodo sebagai presiden dan Jusuf Kalla jadi wakil presiden pada Pilpres 2014 lalu. Akibatnya, dia tidak tahu mengenai kewajiban untuk menjaga rahasia pekerjaannya.
“Mungkin Banyu membanggakan bahwa dia punya SK. Namun, kemampuan BIN dalan menggalang dan merekrut orang-orang semakin dipertanyakan. Jangan-jangan, ada rekrutmen yang tidak sesuai aturan. Ini kan masih cerita balas budi,” kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2) seperti dikutip Kompas.com.
Banyu Biru adalah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda yang aktif mengampanyekan Jokowi-JK. Dia juga merupakan putra dari politisi PDI-P, Erros Djarot.
“Di Indonesia, penunjukan pejabat ini kok terkesan sembrono, subyektif, dan punya hubungan emosional, apalagi balas budi, sehingga tingkat militansinya jadi pertanyaan. Banyu Biru jadi contoh,” ujar Muzani.
Padahal, menurut Sekjen Partai Gerindra ini, intelijen adalah sebuah profesi yang mengharuskan orang merelakan diri untuk tidak dikenal oleh siapa pun.
Untuk menjadi anggota sebuah badan intelijen, seseorang juga seharusnya melalui pendidikan khusus karena tingkat kerja dan kerahasiaannya sangat tinggi. “Intelijen harusnya bekerja kayak angin, tak kelihatan, tetapi terasa,” terangnya.
“Inilah suramnya wajah intel kita, di saat bangsa ini sedang membutuhkan aparat intelijen yang tangguh, profesional, dan berdedikasi tinggi…,” kata Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, Senin (1/2) malam seperti dikutip RMOL.co.
Sejatinya, lanjut politisi PDIP ini, agen intelijen harus menutup identitasnya dalam menjalankan tugas. Pasalnya, selain sudah tersumpah, dengan terbukanya identitas sebagai agen intelijen, maka hal itu bisa mengancam keselamatan yang bersangkutan.
“Tapi kita malah disuguhi aparat intel yang kolokan, membuka identitas dirinya ke publik bahwa dia adalah agen intelijen. Dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu dapat membahayakan dirinya, dan telah melanggar kode etik serta sumpah intelijen,” sesal mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini.
Menurut TB Hasanuddin, peredaran SK pengangkatan agen intelijen itu menjadi tanggung jawab Kepala BIN. Sebab, sebelum yang bersangkutan diberikan SK, sudah seharusnya para agen ini diberi dulu penataran, kursus, dan pengetahuan dasar soal keintelijenan, prosedur kerja, cara berkomunikasi dan kode etik intelijen.
“Setelah semuanya dilalui dengan baik, baru kemudian dilakukan penyumpahan dan terakhir baru diberi SK,” tutur mantan Sekretaris Militer ini.
Banyu Biru sebelumnya mengunggah SK pengangkatan dirinya sebagai anggota bidang politik DISK BIN di akun media sosial.
Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun, terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.
Saat dikonfirmasi Banyu Biru tak membenarkan, tetapi juga tak membantah soal dirinya yang mengunggah SK itu. “Enggak penting isunya,” kata Banyu kepada Kompas.com.
Kendati demikian, Sutiyoso sudah mengetahui soal SK yang diunggah Banyu itu. Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen. Sutiyoso mengaku akan segera melakuan evaluasi terhadap Banyu.
“Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen,” ujar Sutiyoso di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2).
Sumber: Kompas.com, RMOL.co