JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pemerintahan Jokowi telah merendahkan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Beni, cara-cara pemerintahan saat ini memperlakukan TNI seperti itu merupakan tindakan pengerdilan dan tamparan bagi TNI.
“Saya sangat bangga dan mengagumi TNI, Nasionalisme dan Patriotismenya sangat teruji untuk mempertahankan kedaulatan Bangsa ini. Mereka adalah patriot sejati yang terlatih secara khusus dan dididik dengan keras, berjibaku dalam dunia militer untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dari ancaman pihak luar yang akan merongrongi kedaulatan NKRI, kapan pun siap bertempur di medan perang dengan taruhan nyawa sekalipun,” kata Beni kepada salam-online, Senin (7/3).
Di situlah, ujar Beni, kita semua mestinya menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap TNI. Namun, sesalnya, Ahok dan pemerintahan Jokowi seakan telah merendahkan peran TNI yang seyogianya ditugaskan untuk fungsi semestinya, bukan justru malah dihadap-hadapkan dan dibenturkan untuk menggusur rakyat sendiri.
Penyebab menjamurnya PSK, tutur Beni, adalah juga karena lapangan pekerjaan yang minim tersedia, bukti bahwa perintah lalai menjamin dan mempersiapkan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat. Kalaupun untuk penertiban sebuah kawasan seperti Kalijodo, sangat berlebihan mengerahkan TNI untuk menggusur warga di sana. Itu, menurutnya, malah terkesan tidak manusiawi.
“Aparatur negara lainnya semisal satpol PP sudah cukup bertugas di sana. Ini menurut saya rezim keblinger merendahkan peran TNI. Tentara kok disuruh urus gorong-gorong dan usir PSK,” protesnya.
Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 sudah sangat jelas disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.
“Tapi kok aneh, di era rezim Jokowi ini TNI disuruh-suruh cetak sawah, awasi harga pangan, urus kisruh sampah, urus penggusuran PSK, sampai-sampai disuruh masuk dan bersihkan gorong-gorong. Ini merupakan sikap pengerdilan, dan sekaligus tanparan terhadap TNI,” tegasnya.
Ia tidak mempermasalahkan jika dalam keadaan genting dan darurat bisa saja TNI digunakan. Tapi, terangnya, kalau sudah disalahgunakan seperti di atas, jelas-jelas merendahkan dan merupakan tindakan yang tidak patut.
“Iya bisa-bisa saja TNI itu dilibatkan jika memang dalam keadaan genting dan darurat, misalnya seperti ikut membantu kalau bencana atau kecelakaan pesawat. Tapi kalau disuruh awasi harga pangan, urus kisruh sampah dan masuk gorong-gorong itu jelas memperkerdil peran TNI yang tentu tidak patut dan tidak wajar dilakukan,” pungkasnya. (EZ/salam-online)