JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Prof Dr Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya bersama Komnas HAM akan terus konsisten mengusut kasus meninggalnya almarhum Siyono.
“Kami akan terus konsisten mengusut meninggalnya almarhum Siyono, dan menjelaskan lebih komprehensif,” ujar Busyro dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/4), sekaligus penyerahan hasil autopsi Siyono.
Konferensi pers ini, kata Busyro, adalah sebagai komitmen antara Komnas HAM dengan PP Muhammadiyah untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum yang berdaulat berdasarkan UUD 1945.
“Keberdaulatan rakyat antara lain untuk bisa mendapatkan informasi yang jernih, bersih, tidak direkayasa oleh siapa pun. Salah satunya adalah proses kematian Siyono. Walaupun diduga sebagai ‘teroris’, kami tidak mempermasalahkan tentang kebenaran dia sebagai ‘teroris’, karena untuk membuktikan dia ‘teroris’ atau bukan dapat dibuktikan melalui pengadilan yang fair,” tegasnya.
Mantan Ketua Komisi Yudisial ini menekankan, bahwa yang perlu diluruskan adalan persoalan kejanggalan atas kematian tersebut.
“Atas dasar kemanusiaan kami tetap konsisten ingin menyelesaikan masalah ini, dengan keadaban dan kejujuran di dalam proses-proses yang dilakukan oleh aparat terkait apakah densus 88 atau yang lain,” papar Busyro.
Dalam konteks itu Komnas HAM bersama Muhammadiyah melakukan kajian mengenai kasus kematian almarhum Siyono yang tidak wajar agar dibuka seterang-terangnya.
“Perlu diingat, tugas melakukan autopsi itu tidak sepihak, ada dari Polri juga. Fungsinya agar masyarakat terdidik, dididik, tidak disesatkan, dan objektif,” jelasnya.
Selain Prof Busyro, hadir dalam jumpa pers bersama Komnas HAM antara lain Komisioner Komnas HAM Prof Hafidz Abbas dan Siane Indriani, Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Tim Dokter Forensik Muhammadiyah dokter Gatot Suharto, perwakilan LSM seperti Kontras, Lima, Pushami, dan lainnya.
Dalam konferensi pers, Busyro menyerahkan hasil autopsi yang dilakukan 9 dokter Muhammadiyah kepada Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menerbitkan rekomendasi. (EZ/salam-online)