JAKARTA (SALAM-ONLINE): Muhammadiyah dan Komnas HAM memaparkan kejanggalan kematian Siyono, warga Klaten yang meninggal dalam penangkapan Densus 88 di depan Komisi III DPR, Selasa (12/4).
Dalam kesempatan itu Muhammadiyah meminta Komisi III DPR mengevaluasi kinerja Badan Nasiontal Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.
“Komisi III bisa melakukan langkah-langkah pengawasan di kasus ini. Bisa rapat dengar pendapat dengan Polri dan mengevaluasi kinerja BNPT dan Densus,” kata Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Prof Busyro Muqoddas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Muhammadiyah dan Komnas HAM telah menginvestigasi kematian Siyono, bahkan sudah melakukan autopsi terhadap jenazah. Hasil autopsi yang menemukan adanya kekerasan terhadap Siyono, menurut Busyro, harus bisa digunakan Polri untuk melakukan evaluasi internal.
“Hasil autopsi menyimpulkan jenazah sebelumnya belum pernah diautopsi. Hasilnya akuntabel. Kalau hasilnya tidak digunakan, akan menimbulkan pertanyaan publik soal transparansi di kepolisian,” ujar mantan Wakil Ketua KPK ini.
Busyro yang mantan Ketua Komisi Yudisial ini juga bicara soal uang Rp 100 juta yang diberikan Densus ke istri Siyono. Muhammadiyah yang menerima uang itu dari istri Siyono masih akan melihat perkembangan soal uang itu.
“Uangnya masih dipertimbangkan mau diarahkan ke mana,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Dokter Muhammadiyah melakukan autopsi pada jasad Siyono, yang selama ini memang tak pernah diautopsi. Hasilnya seperti diumumkan di Kantor Komnas HAM, Senin (11/4), ada luka akibat kekerasan di tubuh Siyono.
“Kematian Siyono ini adalah akibat dari benda tumpul yang ada di bagian rongga dada. Ada patah tulang di iga kiri sebanyak lima ke dalam, luka patah sebelah kanan, satu luka keluar,” papar Komisioner Komnas HAM Siane Indriani dalam jumpa pers, Senin (11/4).
Sumber: detik.com