JAKARTA (SALAM-ONLINE): Menyikapi fenomena keresahan di tengah masyarakat atas dugaan penistaan Al-Qur’an oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah menjadi isu besar di Indonesia, Sekjen DPP Perhimpunan Al-Irsyad Nasir Ja’far meminta pemerintah dan aparat kepolisian untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini.
“Kami DPP Perhimpunan Al-Irsyad mengamati detik demi detik yang menggambarkan perkembangan fenomena penistaan agama ini kadang kala membuat bingung, pemerintah seharusnya tegas dalam menyikapi hal ini,” ungkap Nasir kepada salam-online, Senin (31/10) di Gedung DPP Perhimpunan Al-Irsyad, Jakarta Pusat.
Melihat semangat aspirasi yang ingin disampaikan oleh berbagai kalangan, Nasir melihat adanya indikasi pelemahan kepada masyarakat Muslim yang akan melakukan aksi damai pada 4 November tersebut yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Di sini saya melihat ada yang ingin memecah belah umat Islam. Dapat kita lihat ada indikasi upaya pemutarbalikan fakta, upaya pengerdilan agar mengurangi dan melemahkan animo (minat) umat Islam dalam menyampaikan aspirasinya untuk berdemo,” terangnya.
Ia mengatakan gerakan massa yang akan dilakukan secara damai itu bertujuan menuntut keadilan atas penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, bukan ingin melakukan tindakan anarkis.
“Umat Islam tidak akan main hakim sendiri, akan tetapi menempuh jalur hukum sesuai aturan di negeri ini, jadi bohong itu kalau ada yang mengatakan tanggal 4 November akan ada aksi anarkis,” tutupnya. (EZ/salam-online)