JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pada Rabu, 9 November 2016, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam ke istana. Namun tak semua ormas Islam yang diundang memenuhi undangan tersebut.
Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Dr Jeje Zaenudin menjawab pertanyaan rekan-rekan media tentang ketidakhadiran Persis atas undangan ke Istana Negara pada Rabu (9/11) lalu itu.
Jeje Zaenudin mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mengapresiasi upaya kepala negara menenangkan suasana dengan cara mengunjungi dan juga mengundang pimpinan-pimpinan ormas Islam ke Istana. Sebagai sebuah langkah yang positif.
Lalu, mengapa Persis tidak memenuhi undangan istana tersebut?
“Persis tidak memenuhi undangan presiden karena Ketua Umum sedang sakit dan menyampaikan permohonan maaf ke protokoler Istana. Selain mengapresiasi, Persis juga mengkritisi langkah-langkah Bapak Presiden,” tutur Jeje melalui rilis yang diterima redaksi, Kamis (10/11).
Namun, selain mengapresiasi, kata Jeje Zaenudin, Persis juga sangat menyayangkan cara Presiden dalam memperlakukan pimpinan-pimpinan Islam yang mengesankan adanya pemilahan dan pilih-pilih antara ormas Islam mainstream dengan ormas Islam yang seakan dimarjinalkan.
“Karena sikap seperti ini akan menimbulkan persepsi perpecahan di tubuh ormas Islam antara ormas yang pro dan kontra pemerintah. Padahal sebenarnya tidak ada fakta seperti itu. Apalagi dengan tidak diundangnya pimpinan ormas yang terlibat langsung bahkan jadi pimpinan aksi tanggal 4 November yang lalu,” terangnya.
Padahal, menurutnya, seyogianya seluruh elemen Islam adalah bagian dari rakyat Indonesia yang berhak mendapat perhatian, perlakuan dan pengayoman yang sama dari Kepala Negara.
“Dengan tidak mengirim perwakilan untuk hadir di Istana, Persis juga ingin menunjukkan empati kepada seluruh umat Islam yang kecewa dengan sikap Presiden yang memilih meninggalkan istana dan tidak bersedia menemui utusan para peserta aksi yang jumlahnya mencapai lebih dari satu juta orang itu,” ujar Jeje menjelaskan.
“Semoga sikap seperti itu tidak berulang-ulang dilakukan oleh kepala negara yang seharusnya memang menjadi pemimpin semua kalangan,” tutupnya. (EZ/salam-online)