JAKARTA (SALAM-ONLINE): Apakah pemerintah Indonesia telah melakukan langkah yang tepat untuk membantu penyelesaian penindasan terhadap Muslim Rohingya?
Pakar hukum pengungsi DR Enny Soeprapto menegaskan, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia terkesan lamban.
“Pemerintah Indonesia harus berada di barisan terdepan bantu Rohingya, pemerintah diharapkan sigap membuat tim penyelidikan, memproses kasus tersebut. Jangan justru menyebut para pengungsi ini dikhawatirkan ‘teroris’, atau pemerintah takut kehilangan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, ini salah,” kata Enny kepada salam-online, usai diskusi bertajuk “Hidup yang Terabaikan, Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia” di Hotel Alia Prapatan, Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Pemerintah, ungkap Enni, dalam hal ini presiden harus memiliki sikap tegas membantu masyarakat Rohingya.
“Pemerintah harus siap menerima pengungsi di Indonesia. Itu harga mati. Kalau tidak dikerjakan, ini akan mencoreng etika bernegara bangsa,” jelasnya.
Penindasan dan pengusiran yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Buddha terhadap Muslim Rohingya di Myanmar seakan tak berkesudahan.
Puluhan bahkan ratusan ribu warga Muslim Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini, kata Enny Soeprapto, harus menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia.
Di Myanmar, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. (EZ/salam-online)