MUI akan menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk membahas sanksi bagi Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Prof Istibsyaroh, yang turut dalam rombongan untuk menemui Presiden penjajah “Israel” Reuven Rivlin di Tel Aviv. Waketum MUI KH Zainut Tauhid Saadi menyatakan akan ada proses klarifikasi terlebih dahulu.
“Pasti kami ingin mendengarkan dahulu, proses tabayun yang dilakukan. Karena kami bentuk tim untuk klarifikasi ke beliau sehingga kami mendengarkan hasil klarifikasi itu, dari situlah kami bisa menilai tingkat kesalahannya, baru kami putuskan itu,” kata Zainut seperti dikutip detikcom, Selasa (24/1/2017).
Istibsyaroh belum bisa dihadirkan dalam rapim karena masih melaksanakan ibadah umrah. Tetapi, menurut Zainut, perlu ditegaskan bahwa kunjungan Istibsyaroh ke “Israel” tidak mewakili MUI.
“Beliau tak pernah minta izin tentang itu dan MUI juga tidak minta konfirmasi atau mendapatkan undangan untuk kegiatan di ‘Israel’ itu sehingga MUI ya tidak bertanggungjawab secara organisatoris dan secara hukum. Saya tidak tahu siapa saja yang berangkat, tapi salah satunya ada beliau,” ujar Zainut.
Dia kemudian menilai ada unsur kesengajaan pihak penjajah “Israel” mengaitkan Istibsyaroh dengan MUI meski bukan kunjungan resmi. Dengan begitu, penjajah “Israel” seolah mendapatkan legitimasi dari organisasi Muslim Indonesia tersebut.
“Posisi beliau dikapitalisasi oleh pihak sana. Saya menduga ada lobi-lobi, ada pihak-pihak yang berniat jahat dan lobi-lobi Yahudi yang ingin diskreditkan posisi MUI. Yang kedua, ingin adu domba umat karena di samping ini terjadi pro-kontra luar biasa. Posisi diplomasi Indonesia terhadap rakyat Palestina yang kita ingin berkomitmen untuk kemerdekaan kedaulatan Palestina, jadi ada tiga hal itu,” papar Zainut.
Sumber: detik.com